RKUHP Dinilai Penuh Unsur Kolonialisme, Ini 7 Alasannya

RKUHP Dinilai Penuh Unsur Kolonialisme, Ini 7 Alasannya
Sidang paripurna DPR. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WBP Rabu, 14 Februari 2018 | 10:25 WIB

Jakarta - Rapat paripurna Komisi III DPR pada 14 Februari 2018 hari ini akan membahas nasib draf RKUHP. Menyikapi hal itu, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta DPR dan pemerintah tidak mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasalnya, RKUHP kental dengan unsur-unsur kolonialisme, seperti membangkang pada konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP terdiri dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Elsam, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), LeIP, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia, KontraS, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Imparsial, HuMA, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT, Rumah Cemara, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), PUSKAPA Universitas Indonesia, dan PBHI.

"Kami yang tergabung dalam aliansi meminta DPR dan pemerintah menghentikan seluruh usaha mengesahkan RKUHP yang memuat banyak permasalahan dan masih mengandung rasa penjajah kolonial," ujar Direktur Pelaksan ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Rabu (14/2).

Erasmus meminta pemerintah untuk menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, lembaga terkait, dan masyarakat sipil. "Aliansi juga menolak RKUHP dijadikan sebagai alat dagangan politik," tandas dia.

Sementara Peneliti Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengungkapkan tujuh alasan RKUHP dinilai tidak perlu disahkan. Pertama, RKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial (over-criminalization). "RKUHP menghambat proses reformasi peradilan karena memuat sejumlah kriminalisasi baru dan ancaman pidana yang sangat tinggi yang dapat menjaring lebih banyak orang ke dalam proses peradilan dan menuntut penambahan anggaran infrastruktur peradilan," kata dia.

Kedua, RKUHP belum berpihak pada kelompok rentan, utamanya anak dan perempuan. Dengan sulitnya akses pada pencatatan perkawinan, pengaturan pasal perzinahan dan samen leven tanpa pertimbangan yang matang berpotensi membahayakan 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55 persen pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi. "Kriminalisasi hubungan privat di luar ikatan perkawinan berpotensi meningkatkan angka kawin yang sudah dialami 25 persen anak perempuan di Indonesia. RKUHP juga memidana mereka yang menggelandang, berpotensi memidana anak, masyarakat miskin tanpa dokumen resmi dan korban kekerasan seksual," kata dia.

Ketiga, RKUHP mengancam program pembangunan pemerintah, utamanya program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, larangan penyebaran informasi tentang kontrasepsi dalam RKUHP berpotensi menghambat program kesehatan dan akses terhadap layanan HIV karena layanan kesehatan reproduksi dan HIV semakin sulit menjangkau anak, remaja, dan populasi yang rentan yang takut diancam pidana. Keempat, RKUHP mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi. Kembalinya pasal penghinaan presiden, yang merupakan salah satu monumen penjajah kolonial, adalah bukti RKUHP bertentangan dengan konstitusi.

Kelima, RKUHP memuat banyak pasal karet dan tak jelas yang mendorong praktik kriminalisasi, termasuk intervensi terhadap ruang privat warga. RKUHP akan memberikan kewenangan pada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa indikator dan batasan yang jelas dan ketat. "RKUHP juga memiliki banyak pasal-pasal multitafsir dan tak jelas seperti pidana penghinaan, penghinaan presiden dan lembaga negara, kriminalisasi hubungan privat, dan lain sebagainya yang pada dasarnya dapat memenjarakan siapa saja," tutur dia.

Keenam, RKUHP mengancam eksistensi lembaga independen. DPR dan pemerintah sama sekali tidak mengindahkan masukan dari beberapa lembaga independen negara seperti KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komnas HAM yang telah menyatakan sikap untuk menolak masuknya beberapa tindak pidana ke dalam RKUHP seperti Korupsi, narkotika dan pelanggaran berat HAM.

Ketujuh, berdasarkan enam poin permasalahan yang terlah disebutkan, telah nyata terlihat bahwa RKUHP dibahas tanpa melibatkan sektor kesehatan masyarakat, sosial, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya.



Sumber: BeritaSatu.com