KPK Tolak Bentuk Lembaga Pengawas

KPK Tolak Bentuk Lembaga Pengawas
Ilustrasi KPK. ( Foto: AFP / Bay Ismoyo )
Fana Suparman / FMB Rabu, 14 Februari 2018 | 16:55 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak membentuk lembaga pengawas seperti yang direkomendasikan Pansus Angket DPR. Penolakan ini lantaran pengawasan terhadap lembaga antikorupsi dinilai telah berjalan efektif baik oleh eksternal maupun internal KPK. Untuk itu, KPK menilai rekomendasi Pansus Angket membentuk lembaga pengawas ini dinilai mengada-ada.

"Kalau internal saya kira sudah ada ya. Kalau eksternal juga sudah ada. Kita tentu tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya sudah dilaksanakan," tegas Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2).

Febri menyatakan, secara eksternal, KPK selalu diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola keuangan. KPK juga diawasi oleh DPR. Bahkan, masyarakat dapat mengawasi kinerja KPK secara keseluruhan.

"Jadi kalau dikatakan pengawasan terhadap KPK tidak optimal kita perlu lihat siapa pihak pengawas yang tidak optimal melaksanakan tugasnya," tegas Febri.

Untuk internal, Febri menyatakan, KPK memiliki Deputi bidang Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal. Di bawah deputi ini, terdapat direktur yang bertugas melakukan pengawasan internal. Bahkan, KPK memiliki mekanisme untuk membentuk Komite Etik terhadap pimpinan yang diduga melanggar etik.

"Ketika pimpinan diduga melanggar kode etik ada mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak eksternal yang disebut dengan komite etik misalnya. Bahkan pihak eksternalnya lebih dominan di sana. Ini yang kami sebut bahwa mekanisme pengawasan tersebut sebenarnya sudah diatur, sudah dilaksanakan. Jadi bahkan komite etik pernah dibentuk untuk beberapa pimpinan KPK sebelumnya. Dan secara umum pengawasan kinerja dilakukan oleh DPR," katanya.

Lebih jauh, Febri menyatakan, pembentukan lembaga pengawas tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Perlu kajian, analisis dan telaah yang lebih mendalam mengenai urgensi pembentukan lembaga ini. Apalagi, Febri menilai DPR telah mendapat kewenangan untuk mengawasi kinerja KPK. Meskipun, Febri mengingatkan, pengawasan yang dilakukan DPR tidak dapat menyentuh aspek yudisial atau penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Namun hal penting yang perlu kita ingat pengawasan itu tidak boleh masuk pada ranah judisial. Jadi jangan sampai ada aktor-aktor tertentu atau ada pihak-pihak tertentu yang masuk pada ranah jududial selain pada proses hukum itu sendiri," katanya.

Ketimbang pembentukan lembaga pengawas, Febri menyatakan, DPR seharusnya memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dikatakan, jika memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan dan memperkuat KPK secara kelembagaan maupun upaya pemberantasan korupsi, DPR sebaiknya melakukan langkah-langkah yang lebih substansial. Salah satunya dengan membentuk dan merevisi sejumlah aturan yang dapat memperkuat pemberantasan korupsi, seperti UU Tipikor, perampasan aset, pengawasan administrasi pemerintahan dan pembatasan transaksi tunai yang perlu diperhatikan.

"Karena itu lebih baik ke depan saya kira kita melakukan penguatan terhadap kelembagaan dan kalau memang DPR punya komitmen kuat untuk mempertahankan KPK dan memperkuat kewenangan memperkuat pemberantasan korupsi maka ada hal-hal substansial yang kita sarankan pada DPR. Termasuk sejumlah penguatan di UU kalau memang serius," katanya.

Diketahui, DPR telah menyetujui rekomendasi Pansus Angket KPK pada Rapat Paripurna, Rabu (14/2). Rekomendasi Pansus terdiri dari empat aspek, yakni aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kelola sumber daya manusia. Pada salah satu poin dari aspek kelembagaan, Pansus merekomendasikan KPK, melalui mekanisme yang diatur sendiri, membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE