Meluas, Kecaman terhadap UU MD3

Meluas, Kecaman terhadap UU MD3
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu / Danung Arifin )
Yustinus Paat / Heru Andriyanto / HA Rabu, 14 Februari 2018 | 18:19 WIB

Jakarta - DPR baru saja mengesahkan revisi sebuah undang-undang (UU) yang dianggap memiliki tujuan untuk membentengi diri dari tindakan hukum dan membungkam para pengkritiknya.

Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang disahkan awal pekan ini salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan DPR bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap siapa pun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Selain itu, Kepolisian RI diwajibkan membantu DPR menghadirkan para pihak yang dipanggil -- secara paksa kalau perlu.

Tak pelak, revisi UU MD3 itu mengundang gelombang kecaman dari berbagai kalangan.

“Kalau menurut survei yang kita lakukan 2017 dulu, jangan lupa DPR adalah salah satu lembaga yang (dipersepsikan) paling korup,” kata Reza Syawawi, peneliti di lembaga penggiat demokrasi Transparency International Indonesia, kepada Beritasatu, Rabu (14/2).

“Undang-Undang MD3 yang disahkan ini sama sekali tidak membantu mengubah persepsi itu, karena tidak ada kaitannya dengan kinerja. Undang-Undang MD3 hanya soal struktur menyangkut ketua, bagi-bagi kursi koalisi, dan sebagainya.”

“Selain itu ada pasal-pasal untuk meningkatkan imunitas, menghambat tindakan hukum. Jadi di tengah persepsi buruk tentang DPR, mereka malah melakukan itu. Undang-Undang MD3 adalah bentuk arogansi DPR,” tegas Reza.

Salah satu “pasal imunitas” yang dia maksud menyangkut ketentuan bahwa pemeriksaan anggota DPR harus mendapat pertimbangan MKD dan persetujuan tertulis presiden, yang sebelumnya pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan bukan tanpa alasan DPR dipersepsikan sebagai lembaga paling korup.

“Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak berjalan secara maksimal,” kata Dadang.

“Kritik masyarakat terhadap DPR itu adalah bagian dari hak politik warga. Apalagi dengan melihat kinerjanya selama ini.”

Makin Imun, Bisa Jadi Makin Korup
Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe menilai revisi UU MD3 telah memberikan keistimewaan secara eksklusif kepada anggota DPR dalam kedudukannya di tengah masyarakat Indonesia.

"Pasalnya, UU MD3 hasil revisi tersebut membuat anggota DPR semakin tidak tersentuh oleh jeratan hukum, teristimewa berkaitan dengan tindak pidana korupsi," ujar Ramses di Jakarta, Rabu (14/2).

UU MD3 ini juga semakin memperkuat perlindungan anggota DPR dan semakin rendahnya komitmen politik DPR dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di lingkaran parlamen.

"Pengesahan UU MD3 ini juga tidak saja melukai hati rakyat Indonesia yang harus sama di mata hukum tapi juga akan berpotensi semakin membenihnya korupsi di kalangan anggota DPR," tandas dia.

Dia mengakui bahwa tesis tersebut belum tentu benar. Namun, dengan disahkannya UU MD3 tersebut dapat dilihat sebagai upaya keras lembaga politik itu melindungi diri dari jeratan aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Semangat politisi Senayan mensejajarkan semua orang tanpa bedakan latar belakang mana pun di mata hukum semakin jauh dari harapan masyarakat. UU MD3 ini juga gambaran nyata buruknya semangat pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," terang dia.

Lahirnya Pasal 245 UU MD3 yang menyebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD, tidak lebih dari upaya menghalangi-halangi penyidikan suatu kasus. Apalagi, lembaga DPR merupakan lembaga politik yang tidak lepas dari kepentingan politik.

"Karena itu publik harus melihat hal ini sebagai suatu persoalan serius sehingga perlu melakukan langkah-langkah strategis seperti mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan hukum bagi semua komponen bangsa tanpa kecuali," imbuh dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini.

DPR Jadi Musuh Demokrasi?
Ketentuan bahwa pengkritik DPR dapat dipidanakan oleh Mahkamah kehormatan DPR juga dinilai sebagai poin paling ironis.

"Kami menilai ketentuan ini adalah bentuk kemunduran luar biasa dalam pembangunan negara demokrasi di Indonesia," ujar Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, Rabu (14/2).

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa anggota DPR dan elite politik hanya siap berdemokrasi terbatas hanya untuk perebutan kekuasaan saja. Namun, ketika hendak dikontrol, diawasi dan dikritik oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, mereka mengancam dengan sanksi pidana, kata Fadli.

"Ini adalah logika yang sangat sesat dan menyesatkan dari anggota DPR, dan termasuk juga Kementrian Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah yang menyetujui ketentuan ini,” kecamnya.

“Bagaimana mungkin DPR yang harusnya dikontrol oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya, justru mengancam sanksi pidana kepada pemilik kedaulatan itu, ketika sang pemilik kedaulatan hendak menagih dan meminta apa yang harus dilakukan oleh wakil mereka?"

Selain itu, kata Fadli, ketentuan pemanggilan paksa dan penyenderaan 30 hari terhadap orang yang tidak mau dipanggil oleh DPR juga merusak sistem penegakan hukum di Indonesia.

"Dalam sistem penegakan hukum yang pro justisia, penahanan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan jika sudah terdapat dua alat bukti yang mengarahkan bahwa seseorang tersebut adalah pelaku tindak pidana," tandas dia.

Penahanan juga mesti dikuatkan dengan tiga alasan objektif lainnya. Pertama, ada kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana yang sama; kedua, tersangka akan menghilangkan atau merusak alat bukti; dan ketiga, tersangka akan melarikan diri.

"Selain itu, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang diancam sanksi pidana lima tahun atau lebih. Lalu, penyanderaan yang diperintahkan kepada Kepolisian terhadap orang yang menolak dipanggil oleh DPR ini ada di posisi dan status hukum yang seperti apa? Ini tentu ketentuan yang sangat keliru," tegas dia.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan ada materi UU MD3 yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Materi tersebut terkait pemeriksaan dan permintaan dari penegak hukum terhadap anggota DPR harus melalui pertimbangan MKD sebelum izin presiden.

"Materi revisi ini adalah bentuk perlawanan terhadap Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014," kata dia.

Hari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan tidak ada yang kontroversial dalam pasal-pasal UU MD3 hasil revisi, termasuk soal imunitas anggota dewan. Dia mengatakan imunitas anggota DPR diperlukan untuk menjamin kebebasan bertindak dan bicara sesuai tugas mereka.

"Intinya, bagaimana agar anggota Dewan memiliki kebebasan untuk berbicara dan bertindak dalam ruang lingkup kerjanya. Itu dalam rangka pengawasan pada pemerintah. Sebenarnya itu inti hak imunitas,” ujarnya.

Fahri juga mempersilakan siapa pun yang keberatan untuk mengajukan gugatan.


ANTARA/Dhemas Reviyanto

Tambah Pimpinan Tambah Biaya
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung Koalisi Masyarakat Sipil untuk MD3 mengaku kecewa dengan DPR dan pemerintah yang telah mengesahkan revisi UU MD3 tersebut.

Koalisi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, dan Indonesia Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.

"Kami sangat kecewa dengan DPR yang kembali melakukan tindakan yang bertentangan dengan aspirasi dan kehendak publik dan juga pemerintah yang menyetujui materi revisi UU MD3 yang kontraproduktif dengan semangat demokratisasi dan prinsip keadilan," ujar Peneliti ICW Almas Sjafrina di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Timur, Rabu (14/2).

"Penambahan jumlah kursi pimpinan ini tentu saja sangat mengecewakan, karena hanya untuk memfasilitasi kehendak berkuasa partai politik, yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan efektivitas kerja dan perbaikan kelembagaan DPR yang mesti bekerja untuk rakyat," ungkap Almas.

Menurut Almas, penambahan jumlah kursi pimpinan sebenarnya merupakan awal mula dari rencana merevisi UU MD3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu menuntut untuk diberikan kursi pimpinan DPR. Dalam perkembangannya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merasa memiliki suara terbanyak berikutnya di DPR juga menuntut mendapatkan tambahan kursi pimpinan MPR.

"Nah, atas dasar tuntutan ini kemudian revisi UU MD3 digulirkan. Namun, penambahan pimpinan ini tentu saja akan berdampak kepada penambahan beban keuangan untuk fasilitas dan protokol pimpinan lembaga MPR dan DPR," ungkap dia.

Lebih mengecewakan lagi, ada kader parpol yang meminta penambahan kursi pimpinan MPR untuk menaikkan elektabilitas partai politik mereka menjelang pemilu, kata Almas tanpa menyebutkan nama. 

"Selain itu, menjadi pimpinan MPR dan DPR ditujukan untuk menaikkan elektabilitas pimpinan partai politik, karena sudah menyatakan diri akan menjadi calon wakil presiden. Ini tentu saja sesuatu yang sangat kami kecam. Bagaimana mungkin menjadi pimpinan lembaga representasi rakyat, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek dan mencari kekuasaan baru," kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE