KPK Tetapkan Bupati Subang Sebagai Tersangka Suap Izin Pendirian Pabrik

KPK Tetapkan Bupati Subang Sebagai Tersangka Suap Izin Pendirian Pabrik
Imas Aryumningsih. ( Foto: subang.go.id )
Fana Suparman / FMB Rabu, 14 Februari 2018 | 21:04 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Subang, Imas Aryumningsih sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan pendirian pabrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Selain Imas, status tersangka juga disematkan KPK terhadap Miftahhudin selaku pihak swasta, Data selaku pihak swasta, dan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang, Asep Santika. Imas dan ketiga orang lainnya itu ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa intensif usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/2).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan, serta menetapkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2).

Selaku Bupati Subang, Imas diduga menerima uang terkait pengurusan izin yang diajukan dua perusahaan yaitu, PT ASP dan PT PBM. Suap ini bertujuan agar kedua perusahaan mendapat izin membangun pabrik atau tempat usaha.

"Diduga, bupati bersama-sama beberapa pihak menerima hadiah atau janji dari swasta atau pengusaha terkait pengurusan perizinan yang diajukan dua perusahaan yaitu PT ASP dan PT PBM. Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang," katanya.

Basaria menyatakan, diduga antara pemberi dan perantara telah terjadi kesepakatan suap yang diberikan senilai Rp 4,5 miliar. Sementara komitmen fee antara perantara dan Imas sebagai penerima suap sebesar Rp 1,5 miliar.

"Kalau kita lihat jumlahnya lebih banyak di perantaranya," ungkap Basaria.

Dalam OTT terhadap Imas dan tiga tersangka lainnya kemarin, Tim Satgas KPK menyita uang tunai sejumlah Rp 337,3 juta. Uang ini diduga bagian dari suap yang diberikan kepada Imas.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Miftahhudin yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak yang diduga sebagai penerima, Imas, Data dan Asep disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan