KPK Dalami Keterlibatan Kang Hasan di Kasus Suap Bakamla

KPK Dalami Keterlibatan Kang Hasan di Kasus Suap Bakamla
Tb Hasanuddin. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Kamis, 15 Februari 2018 | 09:24 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penetapan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi bukanlah akhir dari pengusutan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

KPK akan terus mengembangkan dan mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin yang namanya mencuat dalam persidangan perkara suap ini dengan terdakwa Nofel Hasan, mantan kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, Fayakhun yang dihadirkan sebagai saksi mengaku diperkenalkan Kang Hasan--sapaan Hasanuddin--kepada Ali Fahmi, mantan Staf Ahli Kepala Bakamla Laksamana Arie Sudewo. Ali Fahmi yang juga politikus PDIP disebut sebagai inisiator kasus suap Bakamla.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan dalam proses penyidikan kasus ini, pihaknya akan terus menggali peran dari pihak-pihak lainnya. Termasuk Hasanuddin yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat.

"Tentu nanti dalam proses penyidikan nanti akan kita gali lagi sejauh mana peran dari pihak-pihak yang turut membantu dalam melakukan tindak pidana korupsi di Bakamla ini," kata Alex di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2) malam.

Tak hanya Hasanuddin, terdapat sejumlah nama anggota DPR lainnya yang disebut berperan dan bahkan turut kecipratan aliran dana dari proyek satelit monitoring Bakamla ini. Beberapa nama itu di antaranya anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Eva Sundari, dari Fraksi PKB Bertus Merlas, dari Fraksi Nasdem Donny Imam Priambodo, termasuk Fayakhun.

Fahmi Darmawansyah, Dirut PT Melati Technofo Indonesia mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 24 miliar kepada Ali Fahmi untuk dibagikan kepada anggota DPR. Uang tersebut merupakan fee sebesar enam persen, atas anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Selain itu, Fahmi juga mengaku menyerahkan uang kepada Fayakhun sejumlah Rp 12 miliar lantaran telah membantu meloloskan anggaran Bakamla.

Alex menegaskan, KPK mendalami setiap fakta yang muncul dalam persidangan perkara ini. Termasuk mengenai pihak-pihak lain yang terlibat. Untuk saat ini, kata Alex, KPK baru menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Fayakhun sebagai tersangka.

"Nanti akan kita gali lagi dari fakta-fakta yang kita dapatkan di dalam proses penyidikan," tegasnya.

Hasanuddin yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat telah membantah mengenalkan Ali Fahmi kepada Fayakhun untuk mengurus proyek di Bakamla. Hasanuddin menyatakan, perkenalan antara Fayakhun dengan Ali Fahmi merupakan perkenalan biasa pada saat kunjungan pertama Komisi I ke kantor Bakamla.

Tak hanya keterlibatan individu atau perorangan, Alex menegaskan, KPK juga mendalami peran PT Melati Technofo Indonesia yang menjadi pemenang tender proyek ini. Alex meyakini terdapat kerugian keuangan negara yang jauh lebih besar ketimbang suap yang diberikan Fahmi Darmawansyah selaku Dirut PT Melati Technofo Indonesia kepada pejabat Bakamla dan anggota DPR agar dapat menggarap proyek ini.

"Kami tidak berhenti kepada perorangan atau individu yang menerima uang, tapi kami juga akan melihat peran korporasi itu. Kan di persidangan jelas siapa yang beri uang. Saya kira mark-up jauh lebih besar dibanding nilai suap itu sendiri. Kami akan Menggali nilai mark-up dan menarik kerugian negaranya itu dari pengadaannya sendiri. Kami yakini pasti besar," kata Alex.

Alex meyakini, hasil lelang akan buruk jika diwarnai suap. Setidaknya perusahaan yang menyuap untuk memenangkan lelang, akan menggelembungkan harga atau menurunkan kualitas barang agar tetap memperoleh keuntungan.

"Suap ini bagian kecil dari nilai transaksi keseluruhan proses tender. Ketika perusahaan memberi suap, dampaknya adalah lelang dengan tidak benar. Masalah harga dan lain-lain," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE