Ilustrasi gereja.
Jemaat sendiri tetap menggunakan rumah ibadah, meski dengan perasaan cemas akan ada penyerangan dari kelompok tertentu.

Menyusul penyegelan tujuh gereja Protestan dan Katolik di kawasan Aceh Singkil, Provinsi Aceh, jemaat pun meminta keadilan agar diberikan hak kebebasan beribadah. Alasan ketiadaan izin gereja-gereja itu dinilai mengada-ada. Pasalnya, gereja-gereja lokal itu sudah berdiri sejak awal 1930-an, sehingga wajar jika tidak memiliki izin.

"Gereja kami ini local church (gereja lokal), dan kami yang punya daerah; dibangun sudah sejak tahun 1930-an," kata Pendeta Elson Lingga, ketika dihubungi Beritasatu.com, Minggu (13/5) siang.

Pendeta Elson Lingga sendiri saat ini melayani Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi. Tercatat ada delapan yang termasuk interdenominasi gerejanya yang disegel.

Elson mengatakan, sejak disegel pada 1 Mei lalu, jemaat sendiri tetap menggunakan rumah ibadah, meski dengan perasaan cemas akan (kemungkinan) adanya penyerangan dari kelompok tertentu. "Pada tahun 1979, pernah pada masa Daud Beureuh, kami mengungsi. Kalau sekarang, kami bertahan saja," kata Elson.

Lebih jauh, Elson mengatakan bahwa pada 30 April lalu, terjadi demonstrasi oleh pihak yang menyebut dirinya sebagai Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI), yang meminta agar gereja yang tak memiliki izin dibongkar. Karena itu, pemda dan polisi, kata Elson, lantas melakukan penyegelan agar ormas tersebut tak melakukan pembongkaran.

"Jadi yang menyegel itu ada dari tim pemerintah kabupaten, polisi, dan Satpol PP," kata Elson lagi.

Elson pun berharap, pemerintah Aceh Singkil bisa memfasilitasi dialog antara gereja dan pihak-pihak yang mempermasalahkan keberadaan gereja-gereja tersebut. Dia pun meminta agar dialog tersebut bisa difasilitasi oleh Komnas HAM.

Penulis: