PDIP: Segera Gelar Uji Kepatutan Komisioner KPPU

PDIP: Segera Gelar Uji Kepatutan Komisioner KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang persaingan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sidang lanjutan yang digelar pada, Kamis, 19 Oktober 2017. ( Foto: Istimewa )
Hotman Siregar / AO Minggu, 11 Maret 2018 | 18:43 WIB

Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Darmadi Durianto mendesak DPR untuk segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dia menyesalkan jika ada upaya untuk menunda uji kepatutan dan kelayakan itu.

“Penundaan uji kepatutan dan kelayakan akan menimbulkan ketidakpastian. Pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU juga menjadi tidak optimal,” ujar Darmadi di Jakarta, Minggu (11/3). Menurut anggota Komisi VI DPR itu, KPPU memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi bangsa, khususnya dalam mewujudkan praktik-praktik bisnis yang berkeadilan, persaingan sehat, dan antimonopoli.

"Surat keputusan Presiden berbunyi selama-lamanya dua bulan (pelaksana tugas). Sehingga, komisioner yang ada sekarang cenderung membuat pelaksanaan kerja maksimum untuk satu minggu saja. Ini yang menimbulkan ketidakpastian bagi mereka. Ada juga komisioner yang tidak konsentrasi lagi di dalam bekerja, karena diduga sibuk mempertimbangkan tawaran pekerjaan lain," kata dia.

Dia mengatakan, hasil pelaksaan program kerja yang melibatkan komisioner dibuat per pekan. Padahal, pelaksanaan program kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan, pihak ketiga, dan komisioner pasti memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya.

“Hal itu tidak berani dilakukan karena berkaitan dengan otoritas komisioner sekarang, yang se waktu-waktu bisa selesai kalau ada uji kepatutan dan kelayakan kemudian terpilih komisioner KPPU yang baru," kata Koordinator Komite Ekonomi DPP PDIP itu.

Dia juga mengungkapkan, banyak yang tidak menyadari bahwa KPPU itu berada dalam jaringan ASEAN, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan International Competition Network (ICN).

“Apa kata dunia terhadap Indonesia nantinya? Ini menyangkut praktik pemerintahan yang baik dari pemerintah saat ini," ujar Bendahara Umum Megawati Institute tersebut. Dikatakan, proses seleksi komisioner KPPU sudah dilakukan, sehingga tinggal DPR untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan. "Jadi, tunggu apa lagi. Segera uji nama-nama yang disodorkan," tuturnya.



Sumber: Suara Pembaruan