Kader Perempuan Memiliki Loyalitas yang Tinggi

Kader Perempuan Memiliki Loyalitas yang Tinggi
Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Sri Eko Budi Wardhani (ketiga dari kanan) berfoto bersama Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat (Badiklatpus) DPP PDIP Eva K Sundari (kiri) dan kader PDIP lainnya di sela-sela acara Pendidikan Kader Khusus Perempuan Nasional (PKKPN) Angkatan I PDIP di Wisma Kinasih, Depok, Minggu, 11 Maret 2018. ( Foto: Istimewa / Istimewa )
Asni Ovier / AO Senin, 12 Maret 2018 | 12:42 WIB

Depok – Saat ini kader partai dari kalangan perempuan masih sangat minim, terutama untuk duduk sebagai pimpinan. Padahal, kader perempuan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai.

“Kondisi ini menutup peluang perempuan untuk bisa berpengaruh terhadap kebijakan parpol, terutama terkait dengan kebijakan tentang kesetaraan gender,” kata dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Sri Eko Budi Wardhani yang akrab disapa Dhani di hadapan peserta Pendidikan Kader Khusus Perempuan Nasional (PKKPN) Angkatan I PDIP di Wisma Kinasih, Depok, Minggu (11/3) malam.

Dikatakan, sejauh ini baru ada dua perempuan yang duduk di puncak pimpinan partai politik, yakni Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. Bahkan, sampai kini tidak ada sekretaris Jenderal partai yang diisi oleh politisi perempuan.

“Kita tahu bahwa hampir tidak ada politisi perempuan yang menjadi kutu loncat. Loyalitasnya tinggi. Faktor ini seharusnya menjadi keunggulan kader perempuan. Apalagi, loyalitas merupakan syarat paling pokok di dalam politik,” kata Dhani.

Dikatakan, meski kader perempuan memiliki keunggulan loyalitas, tetapi mereka belum menjadi faktor insentif untuk promosi. Karena itu, Dhani berharap partai bisa menciptakan kebijakan afirmasi terkait dua hal.

Pertama, terkait ekonomi berupa bantuan keuangan. Kedua terkait politik, yaitu agar perempuan diberi nomor-nomor yang berpeluang terpilih di daerah-daerah pemilihan yang menjadi basis partai.

“Kebijakan afirmasi oleh undang-undang hanya akan efektif jika digenapi dengan kebijakan afirmasi di internal partai,” katanya.

Menurut Dhani, PDIP paling berpeluang untuk menambah jumlah politisi perempuan untuk duduk di parlemen di berbagai tingkatan. PDIP, ujarnya, akan bisa mewujudkan politik berkeadaban apabila semakin banyak menempatkan perempuan di panggung politik.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat (Badiklatpus) DPP PDIP Eva K Sundari mengatakan, berdasarkan hasil Pemilu 2014, tingkat keterpilihan kader perempuan di DPR memang masih jauh dari harapan. Baru 97 politisi perempuan yang mendapatkan kursi atau 17,32% dari 560 kursi DPR yang diperebutkan 12 partai peserta Pemilu 2014 di 77 dapil.

Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, persentase itu mengalami penurunan. Pada Pemilu 2009, yang juga menggunakan sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak, jumlah politisi perempuan mencapai 18,3% atau 103 orang.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE