OTT Hakim dan Panitera PN Tangerang Pukulan Telak bagi MA

OTT Hakim dan Panitera PN Tangerang Pukulan Telak bagi MA
Seorang jurnalis melihat ruangan hakim WNN yang disegel KPK dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Tangerang, Tangerang, Banten, 13 Maret 2018. Dalam OTT pada Senin (12/3), KPK mengamankan seorang Panitra Pengganti berinisial TA, seorang hakim PN Tangerang berinisial WWN, serta kuasa hukum dan pihak swasta. ( Foto: Antara / Muhammad Iqbal )
Fana Suparman / YUD Selasa, 13 Maret 2018 | 10:11 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Tangerang serta sejumlah pihak lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (12/3). Hakim dan panitera tersebut ditangkap lantaran diduga terlibat tindak pidana penyuapan terkait perkara perdata yang sedang ditangani PN Tangerang.

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan, OTT ini menjadi pukulan telak bagi dunia peradilan terutama bagi Mahkamah Agung (MA). Dikatakan Farid suap dan gratifikasi yang dilakukan aparat peradilan sudah tergolong fenomena. Hal ini lantaran telah berulang kali KPK menangkap aparat peradilan yang terlibat praktik suap.

"Terhadap peristiwa yang kembali terjadi, sebuah pukulan telak untuk kesekian kali bagi dunia peradilan. Kita bisa menyebutnya oknum pada saat terjadi hanya sekali pada kurun waktu tertentu, tetapi apa namanya jika terjadi fenomena penangkapan terhadap aparat pengadilan oleh KPK dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut," kata Farid melalui keterangan tertulis, Selasa (13/3).

Farid menegaskan, KY tidak bicara omong kosong mengenai fenomena suap dan gratifikasi di dunia peradilan. KY pun telah berulang kali memberikan rekomendasi agar lembaga peradilan terutama MA berbenah diri untuk mencegah peristiwa serupa terulang. Namun, rekomendasi KY kerap dianggap angin lalu oleh MA.

"Kami tidak omong kosong tentang fenomena tersebut. Dan kami minta untuk tidak lagi bertanya, apa yang sudah KY lakukan, jika ada yang sadar bagaimana rentetan peristiwa ini terjadi. Sedari awal kami ingatkan, jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan oleh MA dan selama peradilan tidak benar-benar mau berubah," tegasnya.

Farid mengakui terdapat sejumlah langkah yang dilakukan MA untuk menjaga integritas para hakim. Namun, katanya, KY sebagai pengawas eksternal berharap langkah pembersihan itu diiringi dengan menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan KY. Diungkapkan, sepanjang 2017, KY sudah merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Namun, tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. Karena itu, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang melalui peran lembaga lain.l," katanya.

Farid menggambarkan sejak 2009 hingga saat ini, isu suap atau gratifikasi mendominasi sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktek suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9%.
"Praktek suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya. Selain itu, dapat dicatat sejak 2012 terdapat 28 orang di lingkungan peradilan yang terjerat penangkapan KPK. Dari 28 orang itu dengan rincian 17 orang hakim dan 9 orang panitera atau pegawai pengadilan," paparnya.



Sumber: Suara Pembaruan