Menkumham: Jangan Selebritas Saja yang Direhabilitasi

Menkumham: Jangan Selebritas Saja yang Direhabilitasi
Yasonna H Laoly. ( Foto: Antara )
/ YUD Selasa, 13 Maret 2018 | 11:03 WIB

Banjarmasin - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan, jangan hanya selebritas saja yang harus mendapat rehabilitasi karena kasus narkotika.

"Jangan selebritas saja direhabilitasi. Itu banyak anak kecil korban narkoba, sebaiknya jangan ditaruh di dalam lapas juga," kata Yasonna di Banjarmasin, Selasa (13/3).

Menurut Yasonna, khusus tindak pidana narkoba, treatment dan paradigmanya harus diubah.

"Kalau bandar kita habisi, sedangkan pencandu, ya harusnya direhab bukan dipenjara," ujarnya sembari membeberkan bahwa Undang-Undang Narkotika menjadi prioritas untuk diubah.

Akibat narapidana kasus narkoba yang menjejali lapas seluruh Indonesia tersebut, lanjutnya, negara harus menyediakan Rp 1,3 triliun untuk biaya makan para warga binaan pemasyarakatan.

"Dengan biaya Rp 15.000 per orang itu untuk makan saja. Kita sekarang masih utang ratusan miliar rupiah," bebernya.

Disinggung soal penuhnya Lapas Klas IIA Banjarmasin, Yasonna mengaku adanya Lapas Banjarbaru yang sudah dibangun bisa menampung sebagian warga binaan di Banjarmasin serta secara bertahap terus diperbaiki bangunan Lapas-Lapas yang ada guna menambah daya tampung.

Sementara untuk pemenuhan sipir lapas, dengan adanya penambahan 519 pegawai untuk Kemkumham Kalsel dan 323 pegawai Kanwil Kalteng tahun ini, dirasa Yasonna cukup menutupi kekurangan formasi penjaga tahanan di dua provinsi ini.

"Penambahan jumlah manusia kalau integritas tidak baik jadi tambah masalah juga. Untuk itu, kami harapkan para CPNS yang baik, muda, energik jadi sumber agen perubahan," paparnya.

Selain SDM yang baik dan berintegritas, sistem pelayanan di Pemasyarakatan juga terus diperbaiki oleh Kemenkumham untuk menghindari suap, pungutan dan sebagainya.

"Pada HUT Pemasyarakatan April nanti, kami launching sistem online terintegrasi untuk pelayanan pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi dan hak-hak napi lainnya supaya menghindari pungli," pungkasnya.



Sumber: ANTARA
CLOSE