KY Fokus pada Gratifikasi dan Suap Hakim

KY Fokus pada Gratifikasi dan Suap Hakim
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyaksikan penyidik KPK menunjukan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) di PN Tangerang saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, 13 Maret 2018. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A )
Willy Masaharu / AO Selasa, 13 Maret 2018 | 22:57 WIB

Jakarta – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (13/3), mencoreng wajah peradilan Indonesia dan Mahkamah Agung (MA). Apalagi, peristiwa itu terjadi tak lama setelah Ketua MA Hatta Ali menyampaikan Laporan MA 2017 yang menegaskan pentingnya aparat pengadilan untuk menjaga integritas.

"Praktik suap, gratifikasi, dan jual-beli perkara di pengadilan menjadi perhatian publik karena OTT KPK. Namun, praktik tersebut juga telah lama menjadi perhatian Komisi Yudisial (KY), " kata juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wadji di Jakarta, Selasa (13/3).

Farid memaparkan, sejak sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) digelar oleh KY dan MA pertama kali pada 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga sekarang. Bahkan, perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH setiap tahun. Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada sebanyak 22 laporan adalah kasus suap dan gratifikasi.

"Citra lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kapasitas, dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Integritas yang seharusnya menjadi harga mati bagi hakim justru tercoreng dengan terulangnya kembali OTT terhadap hakim. Keprihatinan sudah selayaknya disampaikan, tetapi yang paling penting langkah pembersihan, pembenahan, serta pembinaan agar hal ini tak kembali merusak citra dunia peradilan, " katanya.

Farid mengatakan, KY memahami bahwa MA telah berupaya tegas untuk melakukan pembinaan dengan mengeluarkan maklumat yang ditandatangani Ketua MA. Pembinaan itu juga perlu diimbangi dengan menampilkan kemuliaan profesi dari pimpinan pengadilan sehingga menjadi role model atau teladan bawahannya.

Farid melanjutkan, sebagai langkah pencegahan, KY sendiri telah bersinergi dengan pimpinan pengadilan untuk berkomitmen bersama dalam memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Kami terus mengajak pimpinan pengadilan untuk senantiasa mengingatkan para hakim di bawahnya untuk menjauhkan diri dari potensi pelanggaran KEPPH, " katanya.

Terkait pengawasan, Farid menerangkan, pemberian sanksi penting ditegakkan. Sebagai lembaga pengawas eksternal, KY menjatuhkan rekomendasi kepada hakim yang melanggar KEPPH. Sepanjang tahun 2017, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH. Namun, sebagai mitra, rekomendasi KY tersebut sayangnya seringkali diabaikan oleh MA dengan berbagai alasan.

"Mari bersikap bahwa pemberian sanksi adalah bagian pendidikan etika sejak dini dan berkelanjutan bagi hakim yang melanggar KEPPH. Tidak ada alasan bagi MA untuk mengabaikan rekomendasi KY. Pengabaian rekomendasi justru akhirnya akan menimbulkan persepsi publik bila MA memegang teguh esprit de corps untuk menutupi bahkan melindungi hakim yang melanggar kode etik," katanya.

Sebaliknya, kata Farid, KY berharap semangat ini hendaknya hanya diarahkan ke hal-hal positif yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Oleh karena itu, tambahnya, KY menagih janji MA untuk menjaga integritas lembaga dengan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan KY.

"Seringkali dalih teknis yudisial seolah menjadi cara untuk menghindar dari sanksi etika. Jangan pernah menganggap remeh terhadap aspek etika. Melalui momentum ini KY kembali menegaskan, sebuah itikad pembersihan dan pembenahan saja tidak cukup, masih diperlukan usaha kuat untuk meraih kembali kepercayaan publik dan memulihkan keagungan lembaga peradilan, " ucapnya.



Sumber: BeritaSatu.com