Pemerintah Harus Maksimal Lindungi Tenaga Kerja Migran

Pemerintah Harus Maksimal Lindungi Tenaga Kerja Migran
Ilustrasi TKI yang melakukan mudik Lebaran. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / FER Rabu, 14 Maret 2018 | 16:06 WIB

Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan, Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) akan melakukan pengawasan terhadap implementasi atau pelaksanaan dari Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah tetapkan bersama antara DPR dan Pemerintah.

"Sekarang UU-nya sudah jadi, dan pelaksanaannya ini yang sedang Timwas lacak. Itu pemerintah apakah sudah membuat PP-nya dan apakah institusi-institusi terkait sudah menyesuaikan diri, termasuk kepolisian dan kejaksaan," kata Fahri kepada wartawan usai memimpin Rapat internal Timwas TKI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Fahri mengaku bersyukur bahwa salah satu perjuangan Timwas sudah selesai. Sebab, UU ini juga hasil dari pengawasan Timwas TKI DPR, yang disodorkan kepada Pemerintah dan komisi terkait yang membahas UU tersebut.

Terkait keterlibatan institusi penegakan hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, menurut Fahri, karena di dalam UU ada masalah proteksi yang lebih kuat. Seharusnya, kedua institusi penegakan hukum itu harus diberikan peran lebih.

"Yang sebelumnya kan kurang berperan, karena belum ada mandatnya. Kemudian didalam PP itu nantinya lebih dikonkritkan, sehingga jumlah aparat penegakan hukum ditambah di daerah-daerah yang jumlah tenaga kerjanya lebih banyak agar bantuan hukum lebih banyak diberikan oleh pemerintah," tambahnya.

Menurutnya, UU baru ini memiliki sistem perlindungan yang lebih tinggi. Negara harus menyiapkan sistem perlindungan berbasis kepada instrumen digital. Sistem proteksi ini, dinilai sangat bermanfaat bagi para pekerja migran.

"Mereka wajib untuk menanamkan chip proteksi pekerja mingran di dalam handphone mereka. Nah, teknologi seperti chip ini harus mulai kita implementasikan," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan