Hanya 6 Pemegang KK Teken Amandemen

Hanya 6 Pemegang KK Teken Amandemen
Ilustrasi batu bara. ( Foto: Antara / Prasetyo Utomo )
Rangga Prakoso / JAS Rabu, 14 Maret 2018 | 16:36 WIB

Jakarta - Hanya enam perusahaan pemegang kontrak karya (KK) yang akhirnya meneken amandemen kontrak pada Rabu (14/3) hari ini. Sebelumnya tujuh pemegang KK sebenarnya sudah menyetujui seluruh poin renegosiasi amandemen.

Penandatanganan amandemen kontrak itu dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan para direksi perusahaan. Acara tersebut bertempat di kantor Kementerian ESDM.

Jonan menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyepakati renegosiasi kontrak. Renegosiasi merupakan amanat Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. "Saya harap yang lain segera lakukan amendemen. Kami punya kewajiban jalankan undang-undang," kata Jonan di Jakarta, Rabu (14/3).

Keenam perusahaan yang meneken amandemen yakni PT Natarang Mining, PT Kalimantan Surya Kencana, PT Agincourt Resources, PT Mindoro Tiris Emas, PT Weda Bay Nickel, serta PT Masmindo Dwi Area. Satu perusahaan yang urung meneken amandemen yakni PT Sumbawa Timur Mining.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan pemegang KK tersebut masih melakukan pembahasan di internal perusahaan.

"Yang satu ini, perusahaan ingin review kembali karena shareholder belum dapat kejelasan," ujarnya.

Tercatat ada 31 pemegang KK yang sudah meneken amandemen kontrak. Sebanyak 22 perusahaan sudah menandatangani lebih dulu. Dengan enam perusahaan meneken amandemen sekarang maka tersisa tiga perusahaan yang belum menandatangani amandemen. Dua perusahaan yang belum sepakat amandemen itu yakni PT Nusa Halmahera Mineral dan PT Kumamba Mining. Poin perpajakan dan divestasi yang masih belum titik temu.

Adapun enam poin renegosiasi yakni pembangunan smelter, penciutan luas wilayah pertambangan, divestasi, peningkatan kandungan dalam negeri, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), dan peningkatan penerimaan negara.



CLOSE