MPR Tunggu Kemkumham Beri Nomor untuk UU MD3

MPR Tunggu Kemkumham Beri Nomor untuk UU MD3
Ahmad Basarah. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Rabu, 14 Maret 2018 | 17:20 WIB

Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menunggu Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk memberikan penomoran Undang-undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (UU MD3) sebelum bisa melaksanakan isinya. Seperti klausul baru soal penambahan pimpinan MPR.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, Ahmad Basarah, menanggapi pertanyaan soal langkah lembaga itu terhadap UU MD3 yang tak diteken oleh Presiden Jokowi.

Kata Basarah, memang Presiden Jokowi tak meneken UU itu.‎ Namun sesuai UU nomor 11/2012 tentang Tata Cara Pembentukan Aturan Perundang-undangan, bahwa sebuah RUU yang diputuskan DPR dalam rapat paripurna, dapat tak diteken oleh presiden. Namun, UU yang sudah ditetapkan DPR itu otomatis berlaku otomatis setelah 30 hari sejak ditetapkan.

"Nah 30 harinya (UU MD3) adalah 14 Maret. Sehingga praktis pada hari ini UU itu sebenarnya berlaku. Namun sebelum diundangkan dalam lembaran negara, dia belum jadi subjek hukum. Maka kita tunggu diundangkan dan diberi nomor serta dimasukkan di lembaran negara oleh Kemkumham," ulas Basarah.

Dia mengatakan, setahu dirinya, penomoran UU MD3 itu belum dilakukan oleh kementerian itu. Sehingga belum bisa menjadi objek pembahasan di MPR. Pihaknya akan menunggu hingga ada langkah dari Kemkumham.

Sementara ketika ditanya peluang dirinya menjadi pimpinan MPR ketika UU MD3 akhirnya diberi nomor oleh Kemkunham, Basarah menyatakan dirinya adalah kader PDIP. ‎Dan setiap keputusan strategis partai, akan dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

"Jadi tunggu Ibu Mega. Tak boleh kader meminta, menawar, atau menolak tugas. Bu Mega tahu persis siapa petugas partainya yang disiapkan. Bu Mega sudah punya list karakter, kualitas, dan kompetensi kadernya sendiri. Siapapun yang diputuskan Bu Mega adalah final dan tak diganggu gugat," ujarnya.

Salah satu isi perubahan dalam UU MD3 adalah soal penambahan pimpinan DPR dan MPR. Dan sebagai pemenang pemilu, PDI Perjuangan mendapat masing-masing satu jatah untuk didudukkan sebagai pimpinan di kedua lembaga itu.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE