Nasdem Tolak Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg

Nasdem Tolak Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yeremia Sukoyo / YUD Senin, 2 April 2018 | 17:16 WIB

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan akan melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislator (caleg). KPU berpendapat bahwa koruptor telah menyalahgunakan wewenang, mengingkari dan mengkhianati sumpah jabatan, serta mengkhianati negara sehingga tidak layak menduduki jabatan publik.

Menyingkapi wacana ini, Partai Nasdem menilai, mantan narapidana kasus korupsi sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan seharusnya memiliki kedudukan politik yang sama di masyarakat.

"Nasdem tidak sepakat. Kami berpandangan itu terlalu diskriminatif karena hak warganegara dijamin Undang-Undang Dasar," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Senin (2/4) di Jakarta.

Menurutnya, seorang mantan narapidana kasus korupsi sekalipun, berhak untuk menjadi calon legislator (caleg). Apalagi dalam perjalanan hukumnya, yang bersangkutan sudah menjalani hukuman sesuai dengan yang diperintahkan pengadilan.

"Mereka sudah melakukan penebusan dosa itu dengan menjadi tahanan. Sebagai Parpol dan institusi negara harus memiliki dan memberikan hak yang sama," ucap Willy.

Ketika mantan narapidana korupsi maju, tinggal bagaimana persepsi masyarakat itu sendiri jika di wilayahnya ada calon anggota legislatif yang berlatar belakang mantan narapidana kasus korupsi.

Nasdem berpandangan, biarlah masyarakat yang bisa memberikan pilihan apakah calon tersebut memang layak untuk menjadi wakilnya atau tidak.

"Terlepas masyarakat memiliki image atau persepsi, biarkan. Mereka toh sudah menebus itu dengan masa tahanan mereka. Nasdem berpandangan mereka tetap boleh berkonstetasi. Kalau mereka divonis untuk pencabutan hak politik, itu urusan pengadilan, urusan hukum. Kita taat pada aturan dan hukum," katanya.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai, wacana pelarangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih caleg yang bersih dan berintegritas.

Karena itu dirinya mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan terobosan atas peraturan tersebut. Tidak hanya bagi mantan narapidana kasus korupsi yang dihukum di atas lima tahun, tetapi juga berlaku di hukuman yang berada di bawahnya.

"Seharusnya KPU harus melakukan terobosan atas peraturan atas larangan narapidana korupsi. Bukan hanya koruptor yang sudah menjalani lima tahun ke atas, tidak boleh jadi caleg lagi. seharusnya, narapidana koruptor yang sudah menjalani di bawah lima tahun, juga harus dilarang jadi caleg," ucapnya.

Langkah tersebut dilakukan agar ada rasa keadilan diantara para caleg yang berlatarbelakang mantan narapidana korupsi. Jadi, berapa lama pun hukumannya, maka negara harus melarang yang bersangkutan mengikuti perhelatan Pemilihan Legislatif.

Terobosan tersebut perlu dilakukan KPU mengingat persoalannya, PKPU mengacu pada UU di atasnya yakni UU 7/2017 tentang Pemilu. UU tersebut tidak mengatur ada pelarangan mantan napi korupsi sebagai caleg.

Pasal 240 hanya menyatakan syarat caleg tidak pernah divonis karena melakukan tindak pidana dengan hukuman lima tahun ke atas. Artinya koruptor yang dipidana di bawah lima tahun boleh maju sebagai caleg.



Sumber: Suara Pembaruan