Penduduk Perbatasan Berhak Mendapatkan Keadilan dan Kemakmuran

Penduduk Perbatasan Berhak Mendapatkan Keadilan dan Kemakmuran
Menko Polhukam Wiranto (Baju putih) bersama Mendagri Tjahjo Kumolo saat menghadiri acara pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2018 di Merauke, Papua, Senin, 16 April 2018. ( Foto: istimewa )
Carlos KY Paath / AO Senin, 16 April 2018 | 22:06 WIB

Merauke - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2018 di Merauke, Papua, Senin (16/4). Pemukulan Tifa dan pembukaan selubung program serta kegiatan kementerian/lembaga (K/L) di kawasan perbatasan negara 2018 secara simbolis oleh Wiranto menandai dibukanya pencanangan Gerbangdutas.

Menurut Wiranto, peran perbatasan dalam konteks cita-cita nasional untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat penting. "Karena, perbatasan itu wilayah kita. Penduduk perbatasan juga warga negara Indonesia (WNI). Mereka berhak mendapatkan keadilan dan kemakmuran dari hasil negeri yang kita cintai ini," kata Wiranto.

Pencanangan Gerbangdutas dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Soedarmo, dan Bupati Merauke Frederikus Gebze. Wiranto menyatakan, perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan warga perbatasan begitu diperlukan.

Dari pendekatan keamanan nasional dan pertahanan nasional juga demikian. Sebab, lanjut Wiranto, ancaman nasional sudah berubah. Bentuk ancaman tidak lagi berorientasi kepada serangan militer dari negara lain. "Justu berubah menjadi ancaman-ancaman multidimensional. Ada serangan narkoba, ada human trafficking, ada radikalisme, ada terorisme, ada illegal fishing, dan illegal logging. Semua itu ancaman-ancaman yang memasuki perbatasan," ujarnya.

Dia menuturkan, apabila perbatasan Indonesia lemah, longgar dan kosong, maka ancaman mudah masuk. Namun, karena pembangunan perbatasan, termasuk infrastruktur dari pemerintah pusat, pemukiman baru menjadi tumbuh. "Tercipta percepatan ekonomi di perbatasan yang nanti akan memperkuat pertahanan nasional kita. Artinya pembangunan di wilayah perbatasan ini harus segera dipercepat," tuturnya.

Dijelaskan, pelaksanaan pembangunan perbatasan dititipkan dan dipimpin Mendagri selaku Kepala BNPP. "Supaya dapat dikoordinasikan, sinergi, saling tutup, dan saling dukung. Sudah berhasil saat ini di beberapa wilayah," jelasnya.

Ditegaskan, pencanangan Gerbangdutas tak hanya di Merauke, tetapi dilanjutkan ke wilayah lain. Perkembangan pembangunan dinilai telah dirasakan langsung masyarakat. "Gampang melihat pembangunannya. Ada jalan-jalan baru, transportasi baru, apakah pelabuhan udara, laut, jalan-jalan tembus. Sudah banyak sekali," tegasnya.

Belum lagi, menurutnya, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dulunya kumuh, tidak membanggakan dan menyedihkan. Kini, kondisi sejumlah PLBN lebih bagus dari negara tetangga. "Sekarang di tujuh daerah perbatasan, PLBN kita sudah sangat membanggakan, bahkan menjadi daya tarik masyarakat seberang untuk melihat kita, datang ke sini, belanja ke sini, balik lagi," ungkapnya.

Megahnya PLBN, menurut Wiranto, menjadi kebanggaan nasional. "Masyarakat wilayah perbatasan pun kalau ditanya, kamu orang mana? Jawabnya, 'aku orang Indonesia', karena secara fisik membanggakan," tegasnya.

Ditambahkan, seluruh masyarakat harus memahami bahwa pembangunan perbatasan bukan sekadar politik mercusuar. Dia memastikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan, menjadi prioritas selanjutnya.

Saat ini, lanjutnya, membangun SDM terkendala akses jalan, listrik dan kurangnya sekolah. "Infrastruktur betul tahapan pertama untuk membuka celah-celah yang tersekat. Setelah itu, tahap berikutnya membangun SDM-nya," ucapnya.

Sementara itu, Tjahjo menyatakan, Gerbangdutas menjadi momentum meningkatkan pengelolaan perbatasan negara. Menurutnya, pengelolaan perbatasan negara harus diarahkan kepada upaya perwujudan beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang perdagangan.

Dia menambahkan, pemerintah daerah (pemda) tidak perlu ragu menempatkan kawasan perbatasan negara sebagai urusan bersama antara pusat daerah. "Jangan hanya didorong untuk mengatasi kesenjangan dengan negara tetangga, namun lebih didasarkan pada niat baik untuk memeratakan kesejahteraan," ujarnya.

Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto menjelaskan, pencanangan program Gerbangdutas 2018 bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan perbatasan secara komprehensif dan terpadu.

"Membangun perbatasan negara bukan hal yang mudah, karena mempunyai kompleksitas permasalahan dan multidimensi, sehingga perlu dikelola bersama antara pemerintah dan masyarakat/stakeholder, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan utamanya BNPP dengan kementerian/lembaga," ujar Widodo.

Merauke dipilih, karena di kabupaten ini telah dibangun beberapa kegiatan yang diharapkan menjadi penggerak dan titik tumbuh pembangunan di kawasan perbatasan. Program Presiden Jokowi membangun Papua, khususnya wilayah perbatasan diapresiasi.

Perhatian Jokowi yang begitu besar untuk masyarakat Papua juga selayaknya mendapatkan penghargaan tertinggi. "Kami atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Papua, mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada Presiden Jokowi, karena memiliki perhatian cukup besar untuk Tanah Papua, termasuk pembangunan perbatasan di provinsi Papua," kata Soedarmo.

Dia mengajak pemerintah daerah kabupaten dan kota di Papua, secara khusus yang terletak di perbatasan agar bersinergi dengan program K/L. Hal tersebut dipandang penting supaya perbatasan menjadi daerah 'madu'. "Kalau namanya madu, begitu ada madu pasti banyak semut yang datang," imbuhnya.

Bupati Merauke Frederikus Gebze menyatakan, Merauke merupakan etalase bangsa yang menjaga martabat Indonesia. "Menjaga persatuan dan kesatuan. Ibaratnya Sang Merah Putih berada di Jakarta, tetapi diikat dua tali, satu di Sabang, Aceh, satu lagi di Merauke. Saya optimistis kegiatan ini beri dampak berganda, baik secara ekonomi, sosial dam budaya," kata Frederikuz.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE