Pemerintah Komitmen Tingkatkan Kualitas Data Migrasi Penduduk

Pemerintah Komitmen Tingkatkan Kualitas Data Migrasi Penduduk
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Prof drh Muhammad Rizal Martua Damanik MRepSc PhD, menghadiri sidang tahunan tentang Kependudukan dan Pembangunan ke-51 di Kantor Pusat PBB, di New York, Amerika Serikat. ( Foto: Dok. BKKBN )
Feriawan Hidayat / FER Senin, 16 April 2018 | 23:17 WIB

Jakarta -  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang tahunan tentang Kependudukan dan Pembangunan ke-51 di kantor pusat PBB, di New York, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 9-13 April 2018.

Mengusung tema "Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Perpindahan Penduduk, dan Migrasi Internasional" sidang yang diikuti 194 negara anggota PBB ini, bertujuan mencari solusi untuk mengurangi laju perpindahan penduduk desa ke kota.

Delegasi pemerintah Indonesia yang diketuai oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Prof drh Muhammad Rizal Martua Damanik MRepSc PhD, menguraikan, meskipun Indonesia mengalami penurunan angka fertilitas total yang signifikan dari 2,6 (tahun 2012) menjadi 2,4 (tahun 2017), namun tantangan laju urbanisasi harus diantisipasi secara adekuat.

"Dalam era disrupsi ini, migrasi telah menjadi tren global yang perlu dikelola dengan baik. Terlebih, banyaknya faktor yang mendorong timbulnya migrasi. Misalnya, keterbatasan lapangan kerja, kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup, faktor keamanan, atau bencana," jelas Rizal Damanik, dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (16/4).

Menurutnya, sebagai tindak lanjut, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data migrasi penduduk, serta upaya peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam menganalisa pola migrasi agar terdistribusi merata di seluruh wilayah negeri. "Migrasi dapat menimbulkan perubahan baik. Untuk itu, berbagai upaya perbaikan perlu dilakukan," tambahnya.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Prof drh Muhammad Rizal Martua Damanik MRepSc PhD, menghadiri sidang tahunan tentang Kependudukan dan Pembangunan ke-51 di Kantor Pusat PBB, di New York, Amerika Serikat.

Implementasi Program PPD

Partners in Population and Development (PPD) merupakan organisasi antar pemerintahan yang dibentuk tahun 1994 pada saat dilangsungkan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di kota Kairo, Mesir tanggal 5-13 September 1994.

Indonesia sendiri, merupakan salah satu dari 4 negara pendiri PPD. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara UNFPA dan PPD diperpanjang setelah masa berlakunya telah selesai. Saat ini, direktur eksekutif PPD telah diganti dengan pejabat yang baru. Sebanyak 26 negara anggota PPD, telah menyatakan komitmen dan dukungannya bagi implementasi program PPD dengan didukung UNFPA.

Dalam pertemuan dengan UNFPA, dibahas pula persiapan pelaksanaan Konferensi Internasional tentang Kerjasama Selatan Selatan Triangular (KSST) yang akan dilaksanakan tanggal 8-9 Agustus 2018 mendatang di Denpasar, Bali.

Konferensi ini akan diselenggarakan oleh BKKBN, bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Bappenas sebagai empat pilar KSST Pemerintah Indonesia, serta didukung oleh UNFPA Indonesia.

Konferensi ini, rencananya akan dihadiri sekitar 30 negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dan mengambil tema "Memperkuat kerjasama selatan selatan demi mencapai target SDGs 2030."

Direktur Eksekutif UNFPA Pusat, Dr Natalia Kanem, menyatakan minatnya ingin menghadiri Konferensi Internasional KSST tersebut. Sedangkan dari pemerintah Indonesia akan dihadiri Menteri Luar Negeri (Menlu) yang akan membuka konferensi, Menteri Sektretariat Negara (Mensesneg), Kepala BKKBN, dan Gubernur Provinsi Bali.



Sumber: BeritaSatu.com