Kemdes Motori Pengentasan Kemiskinan di Desa

Kemdes Motori Pengentasan Kemiskinan di Desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. ( Foto: Istimewa / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Senin, 16 April 2018 | 23:21 WIB

Jakarta - Percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) menjadi hal yang terus dipacu di kalangan pegawai kementerian dalam tugasnya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 27 juta jiwa menjadi 17 juta jiwa. Saat ini, ada 10 juta jiwa yang masih perlu dientaskan dari kemiskinan. Menurut Eko, pemerintah bekerja keras mewujudkan nawacita ketiga dengan mengentaskan ketertinggalan dan kemiskinan ada di daerah pinggiran dan desa-desa.

"Tugas kami di Kemdes PDTT adalah mengurangi kemiskinan di desa-deaa. Kami motor dari kabinet ini untuk pengentasan kemiskinan di desa-desa. APBN kami Rp 5,6 triliun, tetapi ada dana desa dan afirmasi enam kementerian yang diminta mengalokasikan anggarannya untuk desa-desa (dengan program padat karya tunai) yang totalnya Rp 120 triliun. Jika bisa dikapitalisasi akan cepat membantu mengurangi kemiskinan di desa-desa," ujar Menteri Eko saat membuka acara Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemdes PDTT di Jakarta, Senin (16/4).

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi kalau tidak dibarengi dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan akan jadi bensin yang dapat memunculkan gejolak sosial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan reformasi birokrasi di kementerian yang dipimpinnya terus digenjot. "Hasil kerja keras tersebut memberikan pencapaian-pencapaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya," ungkap dia.

Pencapaian tersebut, antara lain Kemdes mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi (hasil penilaian Kempan RB) pada 2015 dari CC menjadi B pada 2016. Selain itu, Kemdes meraih juara harapan III dalam hal tata kelola Arsip Nasional RI (ANRI) pada 2017, padahal tahun sebelumnya termasuk tiga  kementerian terburuk dari total 34 kementerian.

"Standar pelayanan publik (hasil penilaian ombudsman) pada 2016 masuk zona merah (standar pelayanan public rendah), namun pada 2017 sudah masuk zona kuning. Laporan keuangan (BPK) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tunjangan kinerja dari 47% menjadi 60%,” tutur dia.

Untuk lebih meningkatkan lagi kualitas SDM/pegawai di lingkungan Kemdes PDTT, Menteri Eko akan terus meningkatan anggaran peningkatan SDM hingga tunjangan kinerja 90 persen. Untuk itu, dia berharap ada peningkatan kinerja. “Kinerja kita bisa dilihat dari berapa banyak desa desa tertinggal yang bisa kita tingkatkan, berapa banyak daerah transmigrasi yang sejahtera dan berapa banyak mengurangi kemiskinan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, mulai tahun depan anggaran akan ditentukan berdasarkan kemampuan direktorat masing-masing. Mungkin ada direktorat yang hanya akan diberikan anggaran untuk gaji saja. Dia menjelaskan kenapa pagu anggaran dikurangi dari Rp 5,6 triliun jadi Rp 4,5 triliun karena penyerapan anggarannya masih rendah.

"Mengubah satu paradigma tidak gampang. Pertama, bentuk struktur organisasi dengan objektif, kedua menempatkan orang diposisi yang pas. Ketiga laporan dari BIN, PPATK, Pansel, keempat diserahkan ke user masing-masing. Kita mau creat super team,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Didit Nurdiatmoko menyampaikan hasil evaluasi Kemenpan RB terkait Kemendes PDTT mengenai evaluasi akuntabilitas kinerja dan progres reformasi birokrasi.

Pada 2016 akuntabilitas dari CC ke B. Pada 2017 masih tetap di B. Reformasi Birokrasi 2016 indeksnya B, lalu pada 2017 masih B, walaupun ada peningkatan. Hasil survei terkait reformasi birokrasi mengalami penurunan, walaupun upaya-upaya yang dilakukan semakin membaik. “Ketika difinisi kinerja sudah jelas maka akan bergerak bagaimana organisasinya. Ketika bicara organisasi tidak langsung terhadap kinerja. Ketika bicara SDM menunjang kinerja organisasi,” ujar dia.

Didit berpesan, kebijakan-kebijakan reforma pastikan sampai ke pihak bawah dan pihak lain yang bersinggungan dengan Kemendes PDTT. Workshop ini dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama juga Pokja, serta narasumber Eko Prasojo sebagai Guru Besar Departemen Ilmu Adinistrasi FISIP UI dan Rhenald Kasali sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi UI.



Sumber: BeritaSatu.com