Menjaga Kasus Century di Ranah Hukum

Menjaga Kasus Century di Ranah Hukum
Wakil Presiden periode 2009-2014 yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono (kiri) mendapat cecaran pertanyaan oleh wartawan terkait dilanjutkannya kembali penyidikan kasus dugaan korupsi "Bailout" Bank Century yang menyeret namanya, usai memberi orasi ilmiah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, 13 April 2018. ( Foto: Antara / Indriarto Eko Suwarso )
Markus Junianto Sihaloho / HA Selasa, 17 April 2018 | 03:01 WIB

"Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat".

Itulah bunyi putusan kedua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi Mukhtar terkait gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) soal penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan korupsi bailout atau dana talangan Bank Century.

Dari ketiga nama yang tertera di situ, yang menjadi pejabat aktif adalah Muliaman D Hadad yang awal tahun ini dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Swiss. ‎Muliaman juga pernah menjabat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu Raden Pardede yang kini menjadi Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang menggantikan fungsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun, yang membuat kasus ini menggegerkan tentunya Boediono, yang merupakan wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kapasitas Boediono, sama seperti Muliaman dan Pardede, dalam kasus itu adalah sebagai petinggi BI saat Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang diberikan ke Bank Century.

Gugatan Maki dan putusan hakim berbasis pada putusan pengadilan terhadap perkara Century atas nama terdakwa Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa. ‎Di dalam putusan perkaranya, Budi Mulya terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Boediono, Robert Tantular, Raden Pardede, dan sejumlah nama lain.

Motif Politik?
Sejumlah politisi di DPR mengambil posisi yang berbeda dalam melihat perkembangan kasus ini. Semua yang berada di luar Partai Demokrat (PD), yang dulu berkuasa saat kasus itu terjadi, mendorong sebuah proses hukum. Sementara PD menawarkan langkah politik dalam menindaklanjuti putusan itu.‎

M Misbakhun, salah satu Inisiator Hak Angket Bank Century yang juga pernah dipenjara di awal kontroversi kasus Bank Century, menegaskan bahwa dia tidak tertarik dengan sudut pandang politik dalam menyikapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

"Saya ingin menyampaikan bahwa ranah kasus Century ini sepenuhnya ada di penegak hukum," tegas Misbakhun.

Baginya, secara politis kasus itu sudah selesai ketika Panitia Hak Angket Skandal Bailout Century menuntaskan tugasnya dan menghasilkan opsi C. Isinya, bahwa ada pelanggaran terhadap proses bailout Bank Century yang dimulai dari penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kemudian kesalahan pada prosesnya yang dimulai dengan pengucuran FPJP kemudian diikuti dengan bailout dalam tiga tahap.

Tahap pertama hingga akhir proses bailout itu telah menguras kas negara hingga Rp 8,3 triliun, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya, ada tim pengawas DPR yang berkali-kali melaksanakan rapat dengan KPK mengenai perkembangan penyidikan kasus itu. Hasilnya, perkara dengan terdakwa Budi Mulya berhasil disidangkan. Dan di dalam putusannya menyebutkan Budi Mulya tak bertindak sendiri, namun bersama-sama dengan Boediono dan kawan-kawan.

"Sekarang permasalahan adalah kembali pada KPK, ketika putusan Budi Mulya itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan inkrah," kata Misbakhun.

Politikus Golkar itu justru mendorong KPK agar mempunyai keberanian serta keingingan untuk mengungkap kasus ini. Misbakhun agak menyindir KPK, yang dianggapnya selalu mengeluarkan pernyataan 'mempelajari' putusan terkait Budi Mulya. Misbakhun menekankan agar KPK menyelesaikan pekerjaannya dengan segera.

"Kita berutang komitmen untuk menuntaskan kasus ini," tandasnya.

Di pihak lain, Partai Demokrat justru menarik garis politik dengan mempertanyakan keanehan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Wakil Ketua Umum PD Agus Hermanto menilai agak aneh karena tak seharusnya hakim memberi perintah penetapan tersangka kepada aparat penegak hukum.

"Masa sesama aparat penegak hukum memberikan rekomendasi dan memerintahkan yang lain?" kata Agus.

Dia berjanji akan mendorong Komisi Hukum DPR agar memanggil pihak pengadilan untuk mempertanyakan keputusan dimaksud.

"Komisi III pasti akan memanggil dari pihak yang memberikan rekomendasi misalnya dari PN Jakarta Selatan," katanya.

Ketua DPP PD Jansen Sitindaon bahkan menganggap putusan pengadilan itu sebagai putusan yang 'merusak'. Dijelaskannya, dahulu praperadilan hanya boleh untuk lingkup sah tidaknya sebuah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, soal ganti rugi, dan soal rehabilitasi.

Lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi pada 2015 yang menambah lingkup praperadilan menyangkut penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka.

Baginya, substansi gugatan Maki sebenarnya soal penghentian penyidikan yang diduga dilakukan KPK terhadap kasus Bank Century. Padahal, KPK adalah lembaga yang tak boleh mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Artinya KPK tak pernah menghentikan penyidikan skandal Bank Century.

"Jadi saya melihat pengadilan kita ini tidak ada bedanya dengan LSM. Kalau kita LSM mengatakan 'kami minta KPK menetapkan tersangka si A', 'kami minta KPK menetapkan tersangka si B'. Nah ini pengadilan datang dengan narasi seperti itu," jelasnya.

Anehnya, kata Jansen, sang hakim justru bersedia menyatakan seseorang menjadi tersangka. Padahal, bagi Jansen, hal itu akan menjerat hakim yang lain.

"Bagaimana nanti ketika (Boediono) ditetapkan tersangka oleh KPK, tapi dibawa ke pengadilan, setelah diperiksa pokok perkaranya, tidak terbukti? Hakim memeriksa jadi sungkan. Merusak ini putusan," kata Jansen.‎

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa secara politis, putusan itu memang akan mendapatkan perhatian publik yang sangat luas. Alasannya, "itu dulu dianggap sebagai bagian dari upaya-upaya yang langsung atau tidak langsung terkait dengan kepentingan pemilu saat itu," kata Hasto.

Walau demikian, ditegaskannya PDI Perjuangan tidak akan masuk ke ranah politik pascaputusan pengadilan itu. Pihaknya ingin yang ditegakkan adalah proses hukum atas dasar bukti material dan fakta persidangan.

"PDI Perjuangan hanya mengharapkan agar hukum harus ditegakkan sesuai dengan keputusan tersebut. Tanpa melihat siapa di balik persoalan-persoalan tersebut," katanya.

Satu hal yang agak berbau politis adalah saat Hasto menyentuh posisi Boediono sebagai mantan wakil presiden. Terlepas dari dugaan bahwa kejahatannya terjadi saat Boediono menjabat Gubernur BI, namun posisi berikutnya adalah tetap mantan wakil presiden, yang dalam pengambilan keputusan harus dilihat variabel yang mempengaruhinya.

"Kan kita orang timur. Apapun presiden dan wakil presiden itu kan sosok pemimpin yang sekiranya sebagai sosok pemimpin kemudian setelah masa jabatannya ada persoalan, persoalan kita harus lihat secara jernih. Terlebih apabila kalau berkaitan dengan ranah kebijakan," ulasnya.

Ditambahkan Hasto, sebuah kebijakan tidak bisa diproses secara hukum ketika kebijakan itu betul-betul didasari oleh kepentingan bangsa dan negara. Bagi pihaknya, pada dasarnya presiden dan wakil presiden tidak pernah menyentuh aspek teknis. Sementara penyimpangan biasanya terjadi di aspek implementasi teknis, bukan di disain kebijakan.

Kalau kemudian ada pihak tertentu yang menuding PDI Perjuangan yang mendorong keluarnya putusan praperadilan dimaksud, Hasto mengatakan hal itu sama sekali tak benar. Pihaknya murni menanggapi putusan pengadilan itu sebagai putusan hukum, dan bukan keputusan politik.

"Kalau dari keputusan politik, ya kami sangat hormat dengan seluruh presiden dan wakil presiden sebelumnya," kata Hasto.

kemungkinan hakim memutuskan demikian agar kasus yang sama tak dipraperadilankan berkali-kali.

Pelajaran untuk KPK
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Yenti Ganarsih menilai polemik ini takkan terjadi bila KPK jelas sejak awal dalam penanganan masalah terkait Bank Century.

Yenti menduga lahirnya putusan hakim itu karena setelah tiga tahun pengadilan memutuskan perkara menyangkut Budi Mulya, tak ada tindak lanjut dari KPK.

Padahal di dalam putusannya, jelas disebutkan bahwa Budi Mulya terbukti melakukan kejahatan dan dilakukan bersama-sama. Menurut Yenti, jika KPK memang tidak siap dengan bukti-bukti untuk ditindaklanjuti, seharusnya tindak pidana bersama-sama dengan Boediono serta nama lainnya tak disebutkan. Dengan kondisi saat ini, sebenarnya Boediono dan kawan-kawannya itu juga digantung nasibnya.

"Jadi, ini seharusnya jadi pelajaran bagi KPK sebetulnya," kata Yenti.

Diakuinya, putusan hakim memerintahkan status tersangka itu agak tak biasa. Sebab bila belum punya minimal dua alat bukti, KPK takkan bersedia menjadikan Boediono dan nama lainnya sebagai tersangka.

Meski demikian, Yenti memahami bahwa kemungkinan hakim memutuskan demikian agar kasus yang sama tak dipraperadilankan berkali-kali. Plus agar ada status hukum jelas terhadap Boediono dan nama lain yang disebut di dalam dakwaan Budi Mulya.

"Maka tampaknya ada pemikiran hakim, bahwa ini harus jelas, atau KPK melimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan.‎ Itu jelas di dalam putusan hakim," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE