Setelah 6 Kali Praperadilan, Kasus Century Masuk Babak Baru

Setelah 6 Kali Praperadilan, Kasus Century Masuk Babak Baru
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu / Danung Arifin )
Fana Suparman / Heru Andriyanto / HA Selasa, 17 April 2018 | 04:18 WIB

Jakarta - Kasus korupsi atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai "bank gagal berdampak sistemik" seolah tenggelam selama tiga tahun terakhir ini atau setelah perkara mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya berkekuatan hukum tetap pada 2015 lalu.

Semenjak itu, tak terlihat geliat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kasus tersebut. Padahal terdapat sekitar 10 nama yang disebut turut terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 8 triliun itu. Pertanyaan mengenai perkembangan kasus ini yang kerap dilontarkan awak media dalam sejumlah kesempatan hanya dijawab normatif oleh pimpinan KPK.

Namun, kasus ini memasuki babak baru setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi (Maki) terhadap KPK terkait lambannya penanganan kasus Century pada Senin (9/4) lalu. Dalam amar putusannya, Hakim tunggal PN Jaksel, Effendi Mukhtar memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus‎. ‎

Enam Kali
Koordinator Maki Boyamin Saiman menegaskan pihaknya tidak punya pertimbangan lain kecuali norma hukum semata-mata dalam mengejar penuntasan skandal bailout Bank Century ini.

Menganalogikan sepakbola, Boyamin menjelaskan apa yang dia lakukan adalah permainan di lapangan, bukan di luar stadion.

“Jadi ini bukan karena tekanan politik atau tekanan massa. KPK tidak perlu harus mengkaji dulu putusan (hakim PN Jaksel) itu,” kata Boyamin.

Boyamin mengatakan Maki sudah enam kali mengajukan permohonan praperadilan kasus Bank Century, termasuk empat kali pascavonis Budi Mulya. Intinya, permohonan yang diajukan memberi dua pilihan kepada KPK: melanjutkan atau menghentikan kasus ini.

Namun dalam dua-tiga tahun terakhir, jawaban KPK selalu sama.

“Kami masih mempelajari kasus ini, kami masih mengkaji, kasus ini tidak dihentikan,” kata Boyamin mengutip jawaban KPK.

“Namun, apakah ada misalnya gelar pimpinan lengkap KPK membahas kasus ini? Ternyata tidak juga. Berarti KPK tidak melakukan apa-apa.”

Dari situasi itulah Maki tak kenal lelah mengajukan gugatan praperadilan, kata Boyamin.

Tidak Dihentikan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakakan KPK tidak pernah menghentikan pengusutan suatu perkara termasuk perkara Century seperti yang didalilkan Maki dalam gugatan praperadilannya. Untuk itu, diminta atau tidak diminta oleh pengadilan, KPK bakal melanjutkan kasus ini.

"Untuk penanganan perkaranya sendiri tadi juga sudah saya cek ke pimpinan, justru sejak awal penanganan perkara Century ini tidak pernah berhenti. Kami terus mendalami lebih lanjut. Jadi ada atau tidak ada putusan praperadilan tersebut kasus Century terus berjalan," kata Febri.

KPK tidak lagi melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyelidikan kasus Century. Saat ini, kata Febri, pihaknya sedang menganalisis putusan Budi Mulya yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Proses yang dilakukan saat ini bukan pulbaket, bukan penyelidikan. Karena yang kita lakukan adalah analisis terhadap seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Saya sudah nanya juga tim terus mendalami hal tersebut. Dan tentu dimintakan progress lebih lanjut bagaimana di JPU (Jaksa Penuntut Umum). Ini rangkaian proses analisa yang sudah kita lakukan sebelumnya," kata Febri.

KPK telah menerima salinan lengkap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait perkara mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya sejak Januari 2016 lalu.

Dalam amar putusan pada April 2015 lalu itu, MA menjatuhkan vonis kepada Budi Mulya dengan 15 tahun penjara. Selain itu, Majelis juga menjatuhkan denda Rp 1 miliar subsider delapan bulan. Di tingkat pertama, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis kepada Budi Mulya dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Namun, oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta hukuman Budi Mulya ditambah menjadi pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan.‎

Dalam dakwaan Jaksa KPK pada tingkat pertama, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar Rp 1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Tak hanya itu, Budi Mulya juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar.

Budi Mulya juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia lainnya dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Century, yaitu Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Siti Chalimah Fadjrijah (alm) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (alm) selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, serta bersama-sama dengan Robert Tantular dan Hermanus Hasan dan bersama-sama pula dengan Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan dan selaku Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI, serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Febri mengklaim pihaknya masih mempelajari putusan PN Jaksel yang mengabulkan gugatan praperadilan Maki. Diharapkan dalam waktu dekat KPK dapat menentukan langkah hukum terkait kasus ini.

"Untuk putusan praperadilan kami sedang mempelajari. Kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama kami sudah bisa mengambil, melakukan analisis dan mengambil kesimpulan dari proses pembelajaran dari putusan praperadilan itu," katanya.

Meski demikian, Febri masih enggan memastikan tindak lanjut tersebut dengan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan Boediono Cs sebagai tersangka. Febri hanya memastikan penetapan seseorang sebagai tersangka harus berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup.

"Yang paling penting adalah kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu tidak bisa dilakukan dengan dasar amar putusan saja. Karena UU mengatur penetapan tersangaka baru bisa dilakukan atau proses penyidikan di KPK baru bisa dilakukan kalau bukti permulaan cukup sesuai UU nonor 30 tahun 2002. Dan aturan ini sejalan dengan hukum acara yang lain. Itu yang harus kami pertimbangkan secara hati-hati," katanya.

Saut Situmorang
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya masih terus mendalami kasus ini. Menurutnya, jaksa penuntut sudah membeberkan peranan 10 orang yang namanya tercantum dalam dakwaan dan putusan Budi Mulya.

"Tahun kemarin sekitar April itu sudah disampaikan peranan setiap orang itu seperti apa," katanya.

Meski demikian, Saut masih enggan memastikan tindak lanjut perkara ini. Dikatakan, Pimpinan KPK akan melakukan gelar perkara dengan tim penyidik dan penuntut umum untuk memutuskan kelanjutan kasus ini.

"Kita tunggu saja nanti pimpinan akan rapat dengan penyidik dan penuntut di case yang sama di tahun yang lalu yang paparan dengan kita," katanya.

Saut menegaskan, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pengusutan suatu perkara. Dikatakan, belum dilanjutkannya kasus ini lantaran terkendala dengan sumber daya yang dimiliki KPK. Apalagi, KPK saat ini menangani sejumlah kasus yang melibatkan sejumlah kepala daerah yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) maupun pengembangan kasus sebelumnya.

"Ini hanya soal bagaimana kita bisa mengerahkan resource KPK dengan cepat," tegasnya.

Saut menilai sengkarut kasus Bank Century sangat menarik untuk didalami lebih jauh. Dimulai dari merger Bank CIC milik Robert Tantular dengan Bank Pikko dan Bank Danpac yang membentuk Bank Century pada 2004, saat bank mengalami masalah likuiditas hingga mendapat dana talangan yang mencapai Rp 6,7 triliun. Persoalan Century semakin pelik setelah ditemukan kerugian keuangan negara pada 2009 dan KPK mulai menyelidiki kasus ini hingga menjerat Budi Mulya.

"Ya kalau kita bicara Century menarik ya. Paling nggak mulai dari bank itu berdiri kalau kita mau diskusikan. Menarik itu bagaimana mereka berdiri kemudian merger 2004 seperti apa terus sampai kemudian 2008, terus ketemu kerugian negaranya terus KPK masuk 2009. Jadi apa yang disampaikan oleh pengadilan (PN Jaksel) kemarin mereka bertitik tolak dari putusannya Budi Mulya. Di putusannya kan menyebut 10 nama itu," kata Saut.

Ada satu hal lain yang menarik dalam kasus ini, yaitu terkait Saut sendiri.

Dalam permohonannya, Maki secara khusus menyebut nama Saut, yang dikutip ulang dalam amar putusan hakim di halaman 12 sebagai berikut:

“Bahwa sejak Termohon (KPK-red) dipimpin oleh Saut Situmorang sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara korupsi Century. Hal ini haruslah dimaknai karena sejak awal termasuk fit and proper test di DPR dan setelah dilantik , Saut Situmorang menyatakan secara tegas tidak akan meneruskan dan tidak memproses perkara Century, yang pada saat ini dapat dipastikan berhenti dan tidak akan berlanjut. Untuk ini sudah semestinya Saut Situmorang didengar langsung keterangannya dalam persidangan praperadilan aquo berdasar ketentuan KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf B.”

Kronologi Kasus Bank Century
Bank Century merupakan hasil merger Bank CIC milik Robert Tantular dengan Bank Pikko dan Bank Danpac pada 2004. Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Century mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai Rp 1 triliun dari Bank Indonesia sekitar akhir Oktober 2008 atau awal November 2008.

Proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan mendapat dana talangan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7 triliun ini bermula pada rapat 16 November 2008 di kantor BI yang dihadiri oleh Menteri Keuangan/Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Boediono, Deputi Gubernur Senior Miranda Swaray Goeltom, Deputi Gubernur bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad.

Rapat ini juga dihadiri oleh Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah perwakilan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany dan Noor Rachmat, Kepala Divisi Penjaminan LPS Poltak L Tobing, Kepala LPS Firdaus Djaelani dan Kepala Divisi Analisis Resolusi Bank LPS Suharno Eliandy.

Saat itu Firdaus dan Suharno menyampaikan bahwa biaya menyelamatkan Bank Century lebih besar yaitu Rp 15,363 triliun dibanding tidak menyelamatkan yaitu Rp 195,354 miliar. Saat itu Boediono mengatakan bahwa Firdaus Djaelani hanya menghitung berdasarkan sisi mikronya saja.

Kemudian pada rapat selanjutnya pada 20 November 2008 di ruang Rapat Dewan Gubernur BI menghasilkan arahan dari Dewan Gubernur BI (DGBI) kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) bahwa DGBI tidak menginginkan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan pengelolaannya kepada LPS untuk ditutup, melainkan ingin agar Bank Century tetap beroperasi dan tidak menjadi bank gagal. Untuk itu, diperlukan kajian dari DPNP kepada LPS maupun kepada KKSK yang mendukung Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga Bank Century tidak ditutup dan tetap beroperasi serta tidak menjadi bank gagal.

Pada rapat DGI 20 November 2008, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikucurkan BI senilai Rp689 miliar. Siti Chalimah pun menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Century tidak tergolong sistemik secara individual bank tapi bila ditinjau dari sisi makro maka Bank Century tergolong sistemik.

Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik karena peran Bank Century dalam sektor riil tergolong kecil, pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Century dapat digantikan bank lain.

Namun lantaran timbul kekhawatiran KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, maka Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya menyatakan tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan.

Permintaan Budi Mulya itu didukung Miranda Goeltom karena hanya ada satu kriteria yang memiliki keterkaitan dampak sistemik pada Bank Century. Miranda pun meminta agar lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai.

Selanjutnya Boediono menanyakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkait Century, dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Siti Chalimah pun memperbaiki ringkasan eksekutif mengenai Bank Century dan membuat beberapa perubahan yang esensial.

Pertama, PT Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada LPS dengan pertimbangan bank belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus yaitu 6 bulan, namun kondisi bank menurun.

Kemudian terbit rekomendasi, yakni 1. Karena bank dinilai memiliki risiko sistemik maka dimintakan persetujuan KSSK, 2. mengusulkan agar Robert Tantular dicekal, 3. Mengirim surat kepda monetary authority of Singapore (MAS) dan Financial Services Authority (FSA) sebagai pemberitahuan.

Kedua, kondisi giro Wajib Minimum (GWM) rupiah bank tertanggal 19 November 2008 diubah menjadi 20 November 2008 atau yang terkini. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan likuiditas Bank Century setelah menyelesaikan perhitungan adalah Rp 6,56 triliun.

Selanjutnya dalam lampiran tentang analisis bank gagal, Sekretaris KSSK Raden Pardede juga mengubah kalimat "untuk mencapai CAR 8 persen dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp 1,77 triliun diubah menjadi tambahan modal sebesar Rp 632 miliar" dengan tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan.

Pada 20 November 2008 pada sekitar pukul 23.00 WIB, kembali dilaksanakan rapat praKSSK yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan seperti Sri Mulyani, Raden Pardede, Dewan Gubernur BI termasuk Budi Mulya.

Dalam rapat itu, Ketua LPS Rudjito, Fuad Rahmany, Anggito Abimanyu, Agus Martowardojo menyatakan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Century tidak terkategori sebagai bank berdampak sistemik, namun dalam rapat yang dilanjutkan hingga 21 November 2008 sekitar pukul 04.30 WIB yang dihadiri oleh Sri Mulyani, Boediono, Raden Pardede serta konsultan hukum Arief Surjowidjojo diputuskan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selanjutnya diputuskan untuk menghentikan seluruh pengurus Bank Century, baik komisaris dan direksi dan mengangkat direksi baru yaitu Maryono sebagai direktur utama dan Ahmad Fajar sebagai direktur dari Bank Mandiri melalui Rapat Dewan Komisioner pada hari yang sama.

Penyetoran modal sementara (PMS) untuk Bank Century yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 sebesar Rp 1 triliun, pada 25 November Rp 588,314 miliar, 26 November sebesar Rp 475 miliar, 27 November sebesar Rp 100 miliar, pada 28 November sebesar Rp 250 miliar dan 1 Desember sebanyak Rp 362,826 miliar sehingga total adalah Rp 2,776 triliun.

Pengucuran modal kembali dilanjutkan hingga 30 Desember yang seluruhnya mencapai Rp 4,997 triliun. Kemudian dilanjutkan pada 4 Februari 2009 sebesar Rp 850 miliar dalam bentuk Surat Utang Negara, 24 Februari 2009 sebesar Rp185 miliar dalam bentuk SUN dan terakhir Rp150 miliar melalui real time gross settlement (RTGS) hingga terakhir pada 26 Juli 2009 dikucurkan Rp 630,221 miliar.

Total penyertaan modal sementara kepada Bank Century dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah Rp 6,76 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com