Anggota DPR Tidak Puas Jawaban Facebook

Anggota DPR Tidak Puas Jawaban Facebook
Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari (kanan) dan Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 17 April 2018. Rapat ini membahas bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook di Indonesia. ( Foto: ANTARA FOTO / Dhemas Reviyanto )
/ JAS Selasa, 17 April 2018 | 14:21 WIB

Jakarta - Beberapa anggota Komisi I DPR mengaku tak puas atas paparan pihak Facebook Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/4).

Salah seorang anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan paparan Facebook dalam RDPU Komisi I DPR terkesan santai dan seolah-olah makhluk suci yang tidak bersalah dalam kasus kebocoran data tersebut.

Dia mengatakan klaim Facebook tersebut tidak didasari bukti bahwa Cambridge Analitic yang bersalah dan melanggar aturan namun Facebook tidak menyebutkan apa isi perjanjiannya dengan pihak ketiga.

"Cambridge mengklaim tidak bersalah karena tidak mencuri data, tidak melanggar regulasi, dan tidak meretas Facebook. Kalau semua tidak mengaku bersalah dan nanti dibebankan pada pengguna, dimana tanggung jawab moralnya bagi semua pengguna di dunia," ujarnya dalam RDPU Komisi I DPR dengan manajemen Facebook.

Dia menilai Facebook harus menghadirkan bukti perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terkait penggunaan data pengguna aplikasi tersebut.

Anggota lainnya, Evita Nursanty, meminta Facebook segera melakukan audit investigasi terkait kebocoran data satu juta pengguna Facebook di Indonesia untuk memastikan data privasi masyarakat tidak disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Saya menyarankan kalau perlu dilakukan audit investigasi. Tahun ini dilakukan Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019 bagaimana meyakinkan bahwa Facebook netral dan data pengguna tidak digunakan pihak ketiga," kata Evita.

Evita mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah sejak lama meminta Facebook menyelesaikan auditnya, namun hingga saat ini belum diselesaikan.

Menurut dia, jawaban Facebook dalam RDPU tidak memuaskan sehingga dirinya tidak yakin Facebook mampu mengamankan data pribadi para pelanggannya.

"Ke depan akan lebih berkembang dengan pesat karena penetrasi jaringan internet karena infrastrukturnya ke desa dan dusun di seluruh Indonesia," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR lainnya, Supiadin Aries Saputra, dalam RDPU itu mempertanyakan apakah Facebook memiliki sistem alat monitor yang mampu mendeteksi akun seorang digunakan pihak lain.

Hal itu, katanya, sangat dibutuhkan agar ketika ada pihak yang menggunakan akun orang lain bisa terdeteksi sejak awal sehingga penyelahgunaan data bisa diatasi.

"Terkait akun yang disalahgunakan selama ini tidak termonitor. Saya ingin ada sistem ketika akun kita digunakan orang lain, maka otomatis ketahuan oleh pemilik akun," katanya.

Dia mempertanyakan komitmen Facebook apakah bersedia kalau terbukti terjadi penyalahgunaan data dan penggunaan akun oleh orang lain, dikenakan sanksi dan siap bertanggung jawab.

Menurut dia, di Jerman, ketika jaringan media sosial menerima 100 keluhan dari masyarakat wajib memberikan jawaban atas keluhan tersebut dan kalau tidak maka dikenakan sanksi pidana.



Sumber: ANTARA
CLOSE