Calon Kepala Daerah di Jabar Diingatkan soal Area Rawan Korupsi

Calon Kepala Daerah di Jabar Diingatkan soal Area Rawan Korupsi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua dari kanan) serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar, Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan saat pembekalan antikorupsi dan deklarasi Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Selasa (17/4). ( Foto: Istimewa / Asni Ovier )
Asni Ovier / AO Selasa, 17 April 2018 | 23:19 WIB

Bandung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para calon kepada daerah di Jawa Barat tentang area-area rawan korupsi, terutama ketika mereka terpilih nanti. Untuk itu, Mendagri mengimbau seluruh calon untuk berhati-hati dalam bertindak dan mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Melalui forum ini, semua calon kepala daerah harus memahami area rawan korupsi. Apa pun gerak dan langkahnya diikuti oleh masyarakat, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Jangan sampai tercoreng,” ujar Tjahjo saat membuka acara “Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Jawa Barat” di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/4).

Dikatakan, calon pemimpin harus menunjukan sikap jujur kepada masyarakat calon pemilih yang menggantungkan harapan untuk kemajuan daerahnya. Tjahjo juga menjelaskan, calon kepala daerah harus mengetahu berbagai area rawan korupsi yang pada akhirnya menjurus kepada tindak pidana korupsi.

Area-area itu, antara lain perencanaan anggaran sebagai kunci utama, dana hibah dan bantuan sosial, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga jual-beli jebatan. "Perencanaan harus dipahami. Kemudian, APDB serta perizinan. Saya kira ini harus dicermati dengan baik oleh setiap kepala daerah yang terpilih nanti," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basariah Panjaitan mengatakan, kegiatan pembekalan antikorupsi itu sengaja dilakukan lebih awal kepada para calon kepala daerah agar mereka memahami setiap perkara mana saja yang melanggar aturan hukum serta masuk dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, proses pilkada serentak rawan akan tindak pidana korupsi, yang berdampak kepada masyarakat.

"Kita menginginkan pilkada berintegritas supaya niat dari paslon untuk membangun daerah masing-masing bisa kita kawal. Jadi, supaya kampanye yang dikatakan mereka kepada masyarakat harus benar-benar terlaksana. Itu yang ingin kita kawal," ujarnya.

Basariah menjelaskan, hingga saat ini, sudah ada 18 gubernur serta 75 bupati/wali kota yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, salah satu penyebab masuknya pemimpin dalam tindak pidana korupsi, karena biaya yang dikeluarkan selama proses pencalonan. Biaya politik yang besar itu membuat pemimpin melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

"Petahana biasanya meminta iuran kepada kepala dinasnya. Sementara, calon baru memberikan janji-janji. Kalau sudah terpilih jangan sampai masuk ke dalam grup tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil ubernur Jawa Barat nomor urut 2, Tb Hasanuddin (Kang Hasan) dan Anton Charliyan (Kang Anton) atau dikenal dengan pasangan Hasanah menegaskan komitmen mereka untuk memberantas korupsi di Jawa Barat.

Salah satu langkah yang akan diambil Hasanah adalah menggulirkan program Molotot.com. Kang Hasan menjelaskan, program tersebut nantinya akan terintegrasi secara daring. Selain sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, juga sebagai bentuk pelayanan prima terhadap masyarakat Jawa Barat.

"Di era digital saat ini, pengawasan akan kami lakukan secara digital melalui Molotot.com. Masyarakat butuh cepat dan Molotot.com hadir untuk melayani keluhan rakyat dengan solusi cepat dan kita bisa tahu siapa aparatur yang bekerja dan tidak," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE