Indonesia Tengah Mengalami Krisis Toleransi

Indonesia Tengah Mengalami Krisis Toleransi
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kanan) bersama Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh (tengah), dan Ketua Garda Pemuda Nasdem Prananda Paloh pada acara temu kader di Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 9 Mei 2018. ( Foto: Suara Pembaruan / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / AO Jumat, 11 Mei 2018 | 22:31 WIB

Banda Aceh - Konflik horisontal yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) belakangan kerap terjadi di Indonesia. Konflik horisontal tidak hanya terjadi menjelang perhelatan tahun politik, namun juga dapat dengan mudah tersulut oleh masalah-masalah sepele.

Salah satu tokoh nasional, Surya Paloh berpandangan, saat ini tengah terjadi krisis toleransi di tengah masyarakat. Dibutuhkan jiwa besar dan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan semangat toleransi. "Semangat toleransi di Indonesia sudah semakin mengecil. Negara kita sudah darurat toleransi. Kalau kita tidak bisa maju, malah mundur ke belakang, apakah kita menyalahkan negara lain?" kata Surya Paloh saat memberikan kuliah umum bertema "Reformasi Menuju Restorasi Indonesia" di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Jumat (11/5).

Menurut Surya, salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya konflik horisontal di Indonesia adalah telah terjadinya kesenjangan antara ideologi dengan praktik berbangsa dan bernegara. Menjelang 20 tahun Reformasi, Indonesia juga masih berada dalam situasi yang mencemaskan. Apatisme yang akut, pragmatisme yang menjadi-jadi, sudah mewabah ke hampir semua lini kehidupan.

Dari kondisi ini diperlukan sebuah gerakan kebangsaan untuk mengembalikan karakter solidaritas dan cita-cita para pendiri bangsa. Sebuah gerakan terencana, yang tidak hanya berangkat dari amarah semata, tetapi dari pemikiran yang sadar, matang, dan terkonsep. Di tengah benturan peradaban yang terjadi saat ini juga diperlukan semangat baru untuk menemukan kembali nilai-nilai kebangsaan.

Apalagi, kata dia, dalam perjalanan bangsa terus dihantui oleh dendam masa lalu, konflik horisontal, dan ancaman disintegrasi bangsa. "Dibutuhkan semangat rekonsiliasi untuk membangun kembali kekuatan nasional menuju kejayaan bangsa," kata Surya di hadapan sekitar 500-an civitas akademika Universitas Syah Kuala itu.

Diingatkan Surya, pada era demokrasi Indonesia yang sudah berusia 20 tahun, tidak cukup hanya dilihat sebatas prosedural. Apalagi, demokrasi yang hanya dianggap menjadi acara lima tahunan semata. "Demokrasi dan politik tidak boleh sebatas berebut kekuasaan. Demokrasi dan politik harus bisa mendorong kemajuan, keberadaban serta kemaslahatan bagi seluruh bangsa. Demokrasi dan politik yang kita jalankan harus mencerdaskan, bukan malah memabukkan kehidupan bangsa," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Surya Paloh juga menyesalkan kondisi beberapa waktu terakhir ini terjadi, yakni adanya kebangkitan politik identitas yang mengoyak rasa kebangsaan dan persatuan bangsa. "Kita melihat kebangkitan politik identitas. Indikasinya bisa kita lihat dari masifnya berita bohong, agitasi, dan propaganda yang memainkan sentimen SARA serta mengakibatkan kita saling curiga dan terpecah belah. Ini bukan demokrasi. Demokrasi bukanlah berteriak paling keras, apalagi sampai melakukan tindakan kotor dengan manipulasi, intimidasi, dan tindakan buruk lainnya," kata Surya.

Menurut Surya, kebebasan tidak bisa dijadikan alasan untuk berbuat semena-mena, merusak, dan merebut hak orang lain. Perilaku seperti itu bukan budaya dan nilai-nilai dari jati diri masyarakat Indonesia. "Kita harus memulihkan kondisi masyarakat yang sakit oleh banyaknya berita dusta, fitnah, kampanye hitam, politik yang didasari oleh kebencian, yang kini tersebar dengan mudah di masyarakat," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan