Tumpas Terorisme, Kini Saat yang Tepat Negara Bersikap Tegas

Tumpas Terorisme, Kini Saat yang Tepat Negara Bersikap Tegas
Pengamat Teroris, Harris Turino Kurniawan ( Foto: Istimewa / Asni Ovier )
Asni Ovier / AO Senin, 14 Mei 2018 | 09:30 WIB

Jakarta – Dilihat dari sisi kemampuan, motivasi, dan kesempatan yang dimiliki, kini saat yang tepat bagi negara (pemerintah dan aparat keamanan) untuk menumpas terorisme sampai ke akar-akarnya. Apalagi, aksi teroris yang terjadi saat ini, terutama peledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, dilakukan oleh satu anggota keluarga, termasuk anak kecil berusia 10 tahun.

“Belum selesai drama kebiadaban teroris yang membunuh aparta dengan sangat keji di Mako Brimob, kita kembali dipertontonkan tindakan terorisme yang sangat biadab. Tanpa rasa kemanusiaan, mereka meledakkan tiga gereja di Surabaya yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Bahkan, pelaku bom bunuh diri itu menggunakan anak kecil yang berusia 10 tahun, yang pasti belum mengerti arti hidup dan kehidupan. Ini sudah melewati batas peri kemanusiaan,” ujar pengamat teroris Harris Turino Kurniawan di Jakarta, Senin (14/5).

Peraih gelar doktor Manajemen Strategis Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, dengan menggunakan teori AMO (ability, motivation, and opportunity) yang dikemukakan oleh Blumberg and Prigle (1982) dan Boxall and Purcell (2003), pada ranah manajemen strategis, sebenarnya ini adalah saat yang paling tepat bagi pemerintah untuk menumpas habis terorisme dan radikalisme yang berkembang di Indonesia.

“Dari sisi ability (kemampuan), pemerintah memiliki seluruh perangkat untuk melaksanakan hal tersebut. Bukan hanya dari kemampuan dan kesiapan aparat penegak hukum, tetapi juga dari sisi perangkat hukumnya sendiri,” kata dia.

Dikatakan, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan untuk menolak permohonan penggugat dalam uji materi tentang Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu ini, kata dia, bisa menjadi payung hukum yang jelas untuk menumpas akar-akar gerakan radikalisme yang bertentangan dengan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Selain itu, untuk meningkatkan legitimasi dan kemampuan pemerintah dalam menumpas aksi teror, sudah saatnya pemerintah mengeluarkan Perppu Antiterorisme, yang selama ini pembahasannya masih berlarut-larut. Alasan keterdesakan dalam hal ini jelas terpenuhi. Ini sekaligus bisa menjadi payung hukum yang sangat efektif, yang mungkin tidak diperhitungkan oleh orang-orang yang selama ini melancarkan teror.

Perppu ini, kata Harris, akan menjadi senjata pamungkas, bukan hanya untuk menumpas terorisme, juga sekaligus memberikan pemetaan yang jelas terhadap pihak yang memang serius mendukung pemerintah dalam memberantas terorisme atau bahkan bermain di balik layar.

“Dari sisi motivation (motivasi) jelas pemerintah bukan hanya memiliki motivasi, tetapi bahkan kewajiban yang diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Kewajiban ini tidak boleh dibiarkan dan bentuk perlindungan yang paling nyata adalah dengan menumpas terorisme sampai ke akar-akarnya,” kata dia.

Sementara, dari sisi opportunity (kesempatan), ini adalah kesempatan yang paling baik bagi pemerintah untuk bertindak. Para tokoh agama juga telah menyatakan kecaman terhadap aksi teror tersebut. Lalu, seluruh komponen bangsa, apa pun agamanya, juga mendukung langkah pemerintah dalam memberantas terorisme, karena memang tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk membunuh warga masyarakat yang tidak berdosa.

“Jelas bahwa terorisme ini musuh semua agama. Ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berperikemanusiaan. Maka dari itu, inilah saatnya di mana negara harus lebih tegas menggunakan seluruh kewenangan dan memobilisasi seluruh kekuatan yang dimilikinya. Pelaku teror ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Negara tidak boleh kalah oleh aksi terorisme,” kata Harris.

Dia juga meminta masyarakat untuk tidak lagi diam dan mendiamkan terorisme tumbuh subur. “Mari kita galang solidaritas kemanusiaan, sekaligus menolak segala bentuk kekerasan. Persatuan Indonesia dan keutuhan NKRI terlalu mahal untuk dipertaruhkan,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE