Dikaji, Komando Gabungan Khusus Antiterorisme

Dikaji, Komando Gabungan Khusus Antiterorisme
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi KSAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni meneriakkan yel-yel seusai penyematan Brevet Komando Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung Jakarta, 18 Desember 2017. ( Foto: Antara / Victor )
Robertus Wardi / HA Rabu, 16 Mei 2018 | 16:37 WIB

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan‎ pemerintah mempertimbangkan membentuk kembali Komando Operasi Khusus Gabungan dalam rangka penanggulangan terorisme di Tanah Air. Komando itu diisi prajurit-prajurit terpilih dari satuan-satuan antiteror Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU.

"Saya laporan kepada presiden kemarin, beliau tertarik. Nanti kita akan bicara dengan Panglima TNI," kata Moeldoko di kantor Wakil Presiden, Jln Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).

Ia menjelaskan pada saat dia menjadi Panglima TNI, lembaga itu dibekukan. Namun dia tidak menyebut alasan pembekuannya. Dia hanya menegaskan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Panglima TNI, setelah itu baru dilaporkan lagi ke presiden.

Terkait pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, dia menegaskan bergantung spektrumnya. Jika spektrumnya sudah menuju ke intensitas sedang hingga tinggi, maka TNI harus dilibatkan.

"Ini sudah medium," jawab Moeldoko saat ditanya status serangan teroris saat ini.

Bukan Kecolongan
Moeldoko juga membantah bahwa pemerintah kecolongan dengan aksi pelaku teror akhir-akhir ini. Yang sebenarnya terjadi adalah, serangan belakangan ini menggunakan metode baru.

"Metode-metode baru itu seperti kejadian di Surabaya dari satu keluarga pelakunya," kata Moeldoko.

Ia menjelaskan model baru seperti itu sulit dideteksi karena komunikasinya terbatas pada satu keluarga. Percakapan dan komunikasi antara mereka sulit dilacak karena bisa saja komunikasinya hanya bisik-bisik atau disandikan dengan bahasa keluarga.

"Kalau itu muncul dari satu keluarga, sel-sel itu dalam satu keluarga, dia tidak perlu menggunakan alat-alat komunikasi, sehingga sulit untuk dideteksi. cukup berbisik-bisik di rumah kita akan merencanakan begini-begini, cukup. Tapi kalau selnya tersebar dia harus berkomunikasi. Itu mudah dideteksi," jelasnya.

Metode lain, lanjut Moeldoko, adalah tindakan pelaku yang disetop langsung meledak. Model seperti itu sulit dilokalisir jika kejadian karena langsung meledak. Berbeda jika bomnya diletakkan pada satu tempat maka punya kemungkinan dapat dideteksi sebelum meledak.

"Disetop langsung meledak. Ini metode baru yang perlu diantisipasi yang melampaui daripada apa yang dipikirkan oleh pelaku," tuturnya.

Dia menegaskan pemerintah akan segera mengambil kebijakan terkait para anggota teroris yang kembali dari Suriah. Pemerintah akan mendata agar memudahkan dalam pelacakan.

"Bagaimana menyiapkan contigency plan, kalau menghadapi orang-orang kita yang ada di Suriah yang pulang ke Indonesia. Misal namanya si A ada datanya, pernah pergi ke suriah tanggal sekian. Pulang difoto bisa segera diedarkan imigrasi kepada seluruh jajarannya. Sehingga semuanya aware dengan situasi itu," ujar Moeldoko.



Sumber: Suara Pembaruan