HKPI Ingin Tingkatkan Profesionalisme Kurator

HKPI Ingin Tingkatkan Profesionalisme Kurator
Pelatihan kurator yang digelar Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) di Gedung The Belleza, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Mei 2018. ( Foto: BeritaSatu.com / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Rabu, 16 Mei 2018 | 22:33 WIB

Jakarta - Dalam rangka ikut meningkatkan profesionalisme kurator, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) menggelar pelatihan kepada para kurator selama dua minggu di Jakarta pada 14-26 Mei 2018. Ketua Umum HKPI Soedeson Tandra mengatakan pelatihan ini bertujuan melahirkan seorang kurator dan pengurus organisasi yang independen dan profesional dalam mengembangkan organisasi.

Menurutnya, pengurus kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam pelatihan nanti, para kurator dan pengurus akan diajarkan cara memenuhi syarat menjadi seorang kurator yang profesional. “Jadi, kami membekali para peserta pelatihan sesuai dengan kaidah ilmiah dan praktis, serta meningkatkan kapasitas para peserta pelatihan perihal pengurus atau pemberesan harta pailit,” kata Soedeson di Jakarta, Rabu (16/5).

Selain itu, para kurator dan pengurus juga akan dilatih untuk mampu memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, para kurator dan pengurus juga diajarkan untuk tetap berpegang pada kode etik profesi kurator. “Para peserta akan mengikuti ujian tertulis dan ujian lisan terkait profesi kurator. Harus menjadi kurator dan pengurus yang independen, memiliki integritas dan profesional dalam menjalankan profesinya, serta menjalankan profesi dengan mendasarkan pada kode etik profesi kurator dan pengurus,” ucap Siedeson.

Sekretaris Jenderal HKPI Martin Erwan berharap, para kurator dan pengurus mampu menerapkan ilmu hukum kepailitan dan kode etik profesi dalam melakukan pemberasan harta kepailitan atau PKPU. “Sasaran penyelenggaraan pelatihan profesi kurator dan pengurus HKPI angkatan IV tahun 2018 ini, untuk meningkatkan kemampuan para peserta pelatihan dalam menerapkan ilmu hukum kepailitan dan kode etik profesi dalam melakukan pengurus atau pemberesan harta kepailitan/PKPU,” harapnya.

Diketahui, berdasarkan aturan dan perayaratan yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Nomor 18 Tahun 2013, untuk menjadi kurator dan pengurus harus mengikuti pendidikan serta dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi.

Pada saat pembukaan pelatihan, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemkumham, Cahyo R Munzhar mengingatkan kurator dan pengurus HKPI harus berorientasi dan berkontribusi memajukan dunia usaha. “Jadi, kurator harus memastikan bahwa dunia usaha itu berkembang. Kalau orang ada masalah dengan utang, ya, tidak harus langsung dipailitkan, tetapi mengatur ulang bisnisnya agar bisa berjalan dan juga bisa ada kans lagi pembayaran utangnya sehingga bisnisnya bisa berkembang,” kata Cahyo.

Dikatakan, Kemkumham ingin agar cara pandang peserta pelatihan HKPI tidak untuk mempailitkan, tetapi berkontribusi terhadap kelangsungan usaha. Menurutnya, Pres iden Jokowi ingin bisnis dapat digenjot melalui penataan sejumlah peraturan. Cahyo mengingatkan kepada para kurator agar tidak hanya memperkuat posisi mereka, tetapi juga memperbaiki mekanisme pelaporan secara transparan.

“Selam ini, pelaporan di pengadilan niaga. Tetapi, kami di Kemkumham ingin juga ada pelaporan, karena pendaftaran kurator ada di Kemkumham. Karena itu, sudah sewajarnya Kemkumham mendapatkan laporan supaya bisa memonitor. Artinya, pelaporan kinerja dari kurator itu bisa dievaluasi. Ini yang masih dibicarakan juga di dalam konteks Komite Bersama,” kata Cahyo.

Dijelaskan, Presiden Jokowi saat ini sedang gencar meningkatkan investor asing ke Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa investor ke Indonesia tidak hanya melihat kekayaan sumber daya alam atau potensi pasar yang baik dan jumlahnya besar, tetapi juga melihat iklim investasinya.

Menurut Cahyo, deregulasi peraturan perundang-undangan dan memangkas birokrasi juga penting mendapat perhatian. Di samping peraturan perundang-undangan dan regulasi, hal yang penting juga adalah peningkatan profesionalisme profesi-profesi yang terlibat langsung dalam bisnis.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE