Pemda yang Baru Terapkan E-Budgeting Diminta Gunakan Simda

Pemda yang Baru Terapkan E-Budgeting Diminta Gunakan Simda
Asman Abnur. ( Foto: Antara / Sigid Kurniawan )
Bernadus Wijayaka / BW Rabu, 16 Mei 2018 | 23:23 WIB

Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengharapkan, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat mengimplementasikan e-performance based budgeting.

Untuk kabupaten/kota (pemda) yang belum mengimplementasikannya, atau hanya menggunakan e-budgeting saja, dapat memakai aplikasi manajemen keuangan yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni Sistem Informasi Informasi Manajemen Daerah (Simda)

Hal itu dia katakana dalam acara penandatangan kerja sama pengembangan aplikasi e-performance based budgeting untuk pemerintah daerah dan penyerahan laporan hasil reviu atas laporan kinerja pemerintah pusat tahun 2017, di Jakarta, Rabu (16/5).

Acara tersebut antara lain dihadiri oleh Sestama BPKP Dadang Kurnia yang mewakiliki Kepala BPKP, Deputi bidang pengawasan BPKP Gatot Darmanto, dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Dari hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (Sakip), baik pemerintah pusat (kementerian/lembaga) maupun pemerintah daerah menunjukkan, pelaksanaan pemerintahan belum efektif dan efisien. Tahun 2016, terdapat potensi pemborosan sebesar Rp 392,87 triliun rupiah.

“Namun, dengan implementasi e-performance based budgeting di beberapa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, kini telah terwujud efisiensi atas anggaran sebesar minimal Rp 41,15 triliun pada 2017,” ujar Asman.

Pemborosan tak lepas dari kenyataan bahwa penetapan besaran anggaran masih seperti “bagi-bagi kue” semata, tanpa melihat prioritas pembangunan yang akan dicapai. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan anggaran hanya berfokus pada ke mana uang itu dibelanjakan, belum sepenuhnya dikaitkan dengan manfaat apa yang telah dihasilkan.

“Akibatnya, banyak sekali dana yang dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak prioritas dan sama sekali tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Menteri.

Menteri Asman juga mengatakan, penyusunan laporan kinerja pemerintah pusat (LKjPP) tahun 2017 masih banyak kekurangan dalam rangka pengungkapan data atau informasi terkait capaian kinerja pemerintah pusat. Selain itu, juga belum menggambarkan integrasi antara sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem penganggaran, dan sistem akuntabilitas kinerja, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan manfaat penggunaan APBN tahun 2017.

Sestama Badan Pemgawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dadang Kurnia mengungkapkan, sejak 2003 pihaknya telah melakuan pendampingan Pemda dengan Simda keuangan. Saat ini, sudah ada 444 pemda yang menerapkan aplikasi Simda Keuangan tersebut.

Selain itu, dari 378 pemda yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, 304 pemda di antaranya menggunakan Simda.

Simda juga digunakan oleh berbagai instansi, seperti Ditjen Pajak Kemenkeu, Taspen, LKPP dan lain-lain. Kini, Simda BPKP telah menerapkan Simda berbasis web, yakni e-planning. “Sampai April 2018 sudah ada 161 yang menerapkan e-planning,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan