Kasus Suap Bupati Mojokerto, KPK Periksa Presdir PT Tower Bersama

Kasus Suap Bupati Mojokerto, KPK Periksa Presdir PT Tower Bersama
Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 30 April 2018. ( Foto: Antara / Nando )
Fana Suparman / JAS Kamis, 17 Mei 2018 | 12:31 WIB

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, Herman Setya Budi, Kamis (17/5). Herman Setya Budi bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015 yang menjerat Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

"Yang bersangkutan (Herman Setya Budi) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa)," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (17/5).

Tak hanya Herman Setya Budi dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa sejumlah petinggi PT Tower Bersama lainnya, yakni Direktur PT Tower Bersama, Budianto Purwahjo; Division Head Finance and Treasury PT Tower Bersama, Alexandra Yota Dinarwanti. Sementara saksi lainnya yang turut diperiksa, yakni Operation Maintenance PT Protelindo, Handi Prabowo; dan Lutfhi Arief Muttaqin selaku ajudan Mustofa.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," kata Febri.

Pemeriksaan ini, bukanlah yang pertama yang bakal dijalani Herman dan Budianto. Kedua bos PT Tower Bersama itu sebelumnya telah diperiksa tim penyidik terkait kasus ini.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan KPK berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam kasus pertama, Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga telah menerima suap dari Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastucture, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp 2,7 miliar dari kedua pengusaha tersebut untuk memuluskan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Onggo Wijaya dan Ockyanto yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tak hanya kasus suap, Mustofa juga menyandang status tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam kasus ini, status tersangka juga disematkan KPK terhadap Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015.

Dalam kasus ini, Mustofa dan Zainal diduga menerima fee atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto. Total fee yang diterima keduanya dari proyek-proyek itu mencapai Rp3,7 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa dan Zainal dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan