Negara Harus Bersih-bersih dari Radikalisme dan Terorisme

Negara Harus Bersih-bersih dari Radikalisme dan Terorisme
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AO Kamis, 17 Mei 2018 | 22:49 WIB

Jakarta - Pemerintah harus bergerak cepat untuk menutup semua celah radikalisme dan terorisme. Lembaga pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya harus dibersihkan dari pihak-pihak yang terindikasi mendukung radikalisme dan terorisme.

Ketua DPP Bidang Hubungan Antardaerah dan Otonomi Daerah Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo mengatakan, salah satu penyebab terorisme dan radikalisme tumbuh subur adalah karena banyak pendukungnya. Ironisnya, para pendukung itu tersebar hingga ke jajaran birokrasi dan pegawai BUMN atau anak usaha BUMN.

"Pendukung teroris itu ada bermacam-macam. Ada yang secara terbuka dalam arti aktif membantu berbagai kegiatan terorisme, misalnya dengan cara menjadi penyandang dana. Ada juga dengan cara menyediakan tempat penyemaian ide-ide radikal pada fasilitas di lembaga pemerintahan, BUMN, dan anak usaha BUMN," kata Syahrul di Jakarta, Kamis (17/5)

Selama unsur-unsur itu tetap ada, kata dia, pemberantasan radikalisme dan terorisme tidak akan pernah tuntas. Padahal, menurut dia, pemerintah menghabiskan banyak sumber daya untuk menumpas radikalisme dan terorisme. "Kerugiannya amat tidak ternilai kalau satu WNI, sipil, maupun aparat hukum, sampai menjadi korban bahkan gugur karena teroris dan radikalis itu," ujarnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah untuk segera membersihkan unsur-unsur pendukung radikalisme dan terorisme itu dari birokrasi, BUMN, dan anak usaha BUMN. "Jangan memberi tempat kepada pendukung radikalisme dan terorisme. Begitu terindikasi, atasan birokrat atau pegawai BUMN dan anak usaha BUMN harus bergerak cepat. Peringatkan untuk menghentikan dukungan pada radikalisme dan terorisme. Kalau masih membandel, lakukan tindakan lebih tegas dan keras," ujar dia.

Dikatakan, penindakan terhadap pendukung radikalisme dan terorisme sama sekali bukan membatasi kebebasan berbicara atau hak politik. Tidak ada negara yang menggolongkan dukungan pada radikalisme dan terorisme sebagai kebebasan berbicara. "Anda tahu di Singapura dan Malaysia, posting di media sosial dengan materi dukungan pada radikalisme atau terorisme bisa berdampak penjara atau status tahanan kota. Bahkan, menyimpan materi-materi terkait terorisme bisa menjadi penyebab masuk penjara," tuturnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE