KPK Jerat Korporasi Sebagai Tersangka Pencucian Uang

KPK Jerat Korporasi Sebagai Tersangka Pencucian Uang
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Jumat, 18 Mei 2018 | 10:29 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sebuah korporasi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini merupakan kasus pencucian uang pertama dengan tersangka korporasi yang ditangani oleh lembaga antikorupsi.

"Yang pasti ini kasus TPPU pertama dengan tersangka korporasi," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (18/5).

Febri masih enggan membeberkan lebih jauh mengenai kasus ini, termasuk identitas korporasi yang telah menyandang status tersangka tersebut. Febri berjanji kasus ini bakal disampaikan dalam jumpa pers yang akan digelar Jumat siang ini.

"Jika tidak ada perubahan kondisi, siang ini akan disampaikan dugaan TPPU yang dilakukan korporasi tersebut. Kasusnya apa, nanti akan disampaikan pimpinan di Konferensi Pers Jumat siang nanti. KPK cukup konsern menelisik keterlibatan perusahaan baik sebagai pelaku korupsi ataupun pencucian uang," kata Febri.

Diduga, korporasi yang dijerat KPK ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi Bupati Kebumen, Mohamad Yahya Fuad. Korporasi itu diduga menjadi pihak yang ‎mengelola hasil tindak pidana korupsi Yahya Fuad dan sejumlah pihak.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Febri tak membantah maupun membenarkannya. Febri hanya memastikan korporasi itu diduga menampung dan menyamarkan hasil korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

"Penyidik sedang tangani sebuah korporasi yang diduga menampung dan menyamarkan hasil korupsi. Ada fee proyek terkait kasus kepala daerah yang dikelola oleh sebuah korporasi," ungkap Febri.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menemukan indikasi keterlibatan perusahaan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Yahya Fuad. Diduga, Yahya menggunakan perusahaan untuk mengelola suap dan gratifikasi yang diterimanya dari sejumlah rekanan di lingkungan Pemkab Kebumen.

"Dari fakta-fakta di penyidikan yang mengemuka, diduga terdapat pengelolaan sejumlah uang yang melibatkan korporasi yang terkait dengan tersangka," kata Febri, Kamis (17/5).

Diketahui, KPK menetapkan Yahya dan seorang swasta bernama Hojin Anshori sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda. Yahya Fuad dan Hojin yang merupakan anggota tim suksesnya saat bertarung dalam Pilkada Kebumen pada 2016 lalu itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Dalam kasus pertama, keduanya diduga menerima suap dari Komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi. KPK juga menetapkan Khayub sebagai tersangka atas kasus ini.

Yahya Fuad diduga menerima suap sebesar Rp 2,3 miliar terkait sejumlah proyek di Kebumen. Suap tersebut yang dikumpulkan Khayub itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar lima hingga tujuh persen dari nilai proyek yang dibagi-bagikan Yahya kepada sejumlah kontraktor.

Proyek-proyek tersebut antara lain yang bersumber dari dana alokasi khusus infrastruktur APBN 2016 sebesar Rp 100 miliar, yaitu kepada Khayub Muhamad Lutfi terkait proyek pembangunan RSUD Prembun sebesar Rp 16 miliar, kepada Hojin Anshori dan grup Trada proyek senilai Rp40 miliar, dan kontraktor lainnya sebesar Rp20 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Yahya Fuad dan Hojin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Khayub yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain kasus suap, Yahya Fuad dan Hojin juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Keduanya diduga menerima gratifikasi terkait jabatan Yahya Fuad sebagai Kebumen. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya ini, Yahya Fuad dan Hojin dijerat dengan Pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dikatakan Febri, selain mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi ini, tim penyidik juga mendalami peran dari korporasi yang menampung dan mengelola uang suap dan gratifikasi yang diterima Yahya Fuad. Tak tertutup kemungkinan, KPK bakal menerapkan pasal pencucian uang terkait kasus ini.

"Selain menangani perkara dengan tersangka MYF (M Yahya Fuad), Bupati Kebumen dan kawan-kawan, KPK juga sedang mencermati indikasi peran dan keterlibatan korporasi terkait dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE