Kepala Daerah Bukan Oposisi Pemerintah Pusat

Kepala Daerah Bukan Oposisi Pemerintah Pusat
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AO Kamis, 31 Mei 2018 | 08:06 WIB

Jakarta - Sejumlah kepala daerah ditengarai melupakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kepala daerah kerap bertindak seperti pimpinan daerah federal dan menjadi oposisi terhadap pemerintah pusat.

Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo mengatakan, tidak tepat jika kepala daerah malah membuat pernyataan yang menyerang pemerintah pusat. "Kepala daerah dan wakilnya adalah pejabat negara, bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, hingga tingkat kecamatan. Kalau ada kepala daerah atau wakilnya yang menyatakan negara tidak diurus dengan benar, sama saja menyatakan yang bersangkutan ikut berkontribusi dalam ketidakbenaran itu," kata Syahrul di Jakarta, Rabu (30/5).

Struktur pemerintahan, ujarnya, sesuai bentuk negara yang dicantumkan dalam UUD 1945, adalah satu kesatuan. Karena itu, menurut dia, pejabat dan aparat negara harus menjadi satu kesatuan sejak dari presiden hingga ke lurah. "Pejabat negara berbeda dengan LSM, di mana ketua, sekretaris, dan anggota bisa berjalan sendiri-sendiri. LSM yang sama namun berbeda daerah, bisa berbeda kebijakan dan perilaku. Pejabat negara tidak bisa seperti itu," ujar dia.

Sebagai mantan bupati dan gubernur, Syahrul amat memahami masalah otonomi daerah. Karena itu, dia tidak sepakat jika ada kepala atau wakil kepala daerah memilih berseberangan dengan pemerintah di tingkat berbeda dengan alasan otonomi daerah. "Di atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah ada konstitusi, UUD 1945. Dalam UUD 1945, jelas sekali disebut Indonesia negara kesatuan, bukan negara federal," kata mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu.

Syahrul mengingatkan para kepala dan wakil kepala daerah untuk bertindak dan berperilaku sebagai pejabat di negara berbentuk kesatuan. Para kepala daerah dan wakilnya jangan sampai lupa kapan harus menjadi politisi dan kapan menjadi pejabat negara. "Mereka adalah pejabat negara yang harus melayani semua, tidak lagi memikirkan partai semata," tutur dia.

Syahrul mengatakan, sekarang marak fenomena kepala darah dan wakilnya yang secara terbuka menyebut pemerintah pusat kurang benar bekerja. Menurut dia, hal tersebut tidak pantas, karena gubernur dan wakil gubernur adalah wakil pemerintah pusat di provinsi.

"Kalau ada gubernur atau wakil gubernur malah membuat pernyataan yang menyebut pemerintah pusat tidak benar bekerja, harus dipertanyakan, apa kerja yang bersangkutan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah? Bisa juga dipertanyakan, jangan-jangan yang bersangkutan tidak paham kedudukannya sebagai pejabat negara dan wakil pemerintah pusat di daerah," kata Syahrul.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE