PPDB 2018, Mendikbud Ingatkan Pemda Awasi Praktik Jual-Beli Kursi

PPDB 2018, Mendikbud Ingatkan Pemda Awasi Praktik Jual-Beli Kursi
Menteri Kemendikbud, Muhadjir Efendy (kanan) sedang memantau pelaksanaan UNBK di SMKN 1 Labuan Bajo, provinsi Manggarai Barat, NTT, 4 April 2018. ( Foto: Kemendikbud )
Maria Fatima Bona / JAS Selasa, 26 Juni 2018 | 09:42 WIB

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, dalam Penerimaan Peserta Bidik Baru (PPDB) 2018, pemerintah daerah (pemda) harus proaktif.

Dalam hal ini, pemda harus mengawasi sistem pelaksanaan PPDB untuk mencegah praktik jual-beli kursi. Pasalnya hal ini akan bertentangan dengan sistem zonasi yang diterapkan pada pelaksanaan PPDB saat ini yaitu mengedepankan pemerataan kualitas pendidikan di semua daerah.

“Jangan sampai terjadi praktik jual beli kursi karena jika hal ini terjadi maka termasuk ke dalam tindak pidana. Sistem zonasi dalam PPDB menekankan pada jarak antara siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang paling dekat dengan sekolah maka dia yang paling berhak. Maka kalau masih ada seleksi, itu bukan dalam rangka membuat peringkat tetapi sekadar tes penempatan. Sehingga tidak mengurangi hak siswa dalam konteks radius sekolah,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di Jakarta, Senin (25/6) petang.

Muhadjir juga menambahkan, penerapan sistem zonasi untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri, serta analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, dan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi heterogen.

Selain itu, Muhadjir menegaskan, sistem zonasi ini bukanlah kebijakan terpisah dari kebijakan yang lain dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya Kemdikbud melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan.

“Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelum maupun yang akan datang,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

Selanjutnya, Muhadjir mengatakan, penerapan PPDB membantu pemerintah dan pemda dalam memberikan bantuan atau afirmasi yang lebih tepat sasaran baik berupa sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah maupun peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan, mencegah penumpukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam suatu wilayah tertentu, dan mendorong pemda dan peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan.

Menurut Muhadjir, menghadapi penerapan sistem zonasi yang sudah memasuki tahun kedua ini, seharusnya pemda telah memiliki platform pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Sehingga pemda memiliki data pokok pendidikan(Dapodik) yang masif yang dapat digunakan untuk pemetaan pelaksanaan pendidikan ke depan termasuk di antaranya berapa jumlah siswa yang melanjutkan jenjang pendidikan, berapa jumlah kelas, dan apakah terjadi penumpukan guru di suatu wilayah.

Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan, sistem zonasi juga merupakan bentuk kebijakan rayonisasi yang lebih memperlihatkan pada capaian siswa pada bidang akademik. Sedangkan, sistem zonasi lebih menekankan jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Dengan demikian, siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. “Seandainya masih ada seleksi, maka bukan untuk membuat peringkat untuk masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan. Sehingga tidak memengaruh hak siswa untuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdkasmen) Hamid Muhammad mengatakan, pemda berkewajiban mencarikan sekolah bagi anak yang tidak tertampung dalam satu zona. Dia menegaskan jangan sampai karena kuota bangku sekolah dalam satu zona sudah tidak dapat menampung siswa lagi justru membuat anak menjadi korbannya.

Hamid menjelaskan, awalnya Kemdikbud mengusulkan radius maksimal untuk masing-masing jenjang sekolah, yaitu tiga kilometer untuk SD, 5-7 kilometer untuk SMP, dan 9-10 kilometer untuk jenjang SMA dan SMK. Namun gagasan tersebut kemudian diurungkan mengingat kondisi geografis masing-masing daerah berbeda-beda terutama di provinsi Kepulauan Seribu, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur(NTT).

“Karena masukan dari lapangan maka tidak memungkinkan bagi kita untuk memasukan poin tentang jarak dalam peraturan ini. Menggingat kondisi geografis di Indoensia yang beragama,” ujarnya.

Hamid juga menuturkan,dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB akan melahirkan sekolah-sekolah bagus yang baru dan menghilangkan stigma sekolah favorit dan eksklusif seperti yang terjadi sekarang. Hal ini dapat terwujud bila diimbangi dengan penyebaran guru-guru berkualitas yang merata, peningkatan sarana dan prasarana sekolah agar semakin berkualitas, dan kegiatan ekstrakulikuler yang bagus.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE