KPU Lapor Presiden, E-KTP Bisa Hambat Pemilu

KPU Lapor Presiden, E-KTP Bisa Hambat Pemilu
Pimpinan KPU menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/7). Dalam pertemuan itu KPU melaporkan sejumlah hal, termasuk tingginya jumlah wajib pilih yang belum memiliki KTP elektronik atau e-KTP. ( Foto: Beritasatu Tv )
Aichi Halik / AHL Rabu, 11 Juli 2018 | 21:08 WIB

Jakarta - Pimpinan KPU menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/7).

Dalam pertemuan itu KPU melaporkan sejumlah hal, termasuk tingginya jumlah wajib pilih yang belum memiliki KTP elektronik atau e-KTP.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, lambatnya pembuatan dan penyebaran e-KTP bisa mengganggu pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

"Kami juga melaporkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang pelaksanaannya itu bisa menemui hambatan di lapangan," kata Arief usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/7).

"Misalnya kewajiban penggunaan e-KTP bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi pemilih itu diwajibkan punya e-KTP. Sementara proses itu sampai hari ini belum selesai 100 persen," tambahnya.

Oleh karena itu, ia mengaku masih memiliki waktu hingga Desember untuk mencari solusi permasalahan e-KTP tersebut.

Namun menurutnya, perlu dukungan dari semua pihak terkait dan masyarakat agar pelaksanaannya berjalan lancar.

"Nah, kami juga menyampaikan beberapa alternatif andaikan proses itu masih menemui kendala sampai dengan Desember 2018. Jadi pemerintah, Bapak Presiden mengatakan siap untuk mendukung KPU mulai dari SDM-nya, anggarannya, termasuk juga kerja sama dengan beberapa lembaga terkait," kata Arief.



Sumber: BeritaSatu TV
CLOSE