Kasus Suap Tower BTS, KPK Ultimatum Eks Wabup Malang

Kasus Suap Tower BTS, KPK Ultimatum Eks Wabup Malang
Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 30 April 2018. ( Foto: Antara / Nando )
Fana Suparman / YUD Kamis, 12 Juli 2018 | 19:10 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mantan Wakil Bupati Malang, Ahmad Subhan untuk bersikap koperatif terkait kasus dugaan suap izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015. Sikap koperatif ini dapat ditunjukkan Subhan dengan memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa pada Jumat (13/7) besok.

Ultimatum ini disampaikan KPK lantaran Subhan berulang kali mangkir dari pemeriksaan penyidik terkait kasus yang menjerat Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasa.

"Kami ingatkan agar saksi koperatif dan dapat hadir besok Jumat sebagai penjadwalan ulang dari agenda pemeriksaan sebelumnya yang tidak dihadiri," tegas Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/7).

Subhan diketahui pernah dipanggil untuk diperiksa pada tanggal 2 hingga 4 Juli 2018. Namun, Subhan mangkir tanpa alasan yang jelas. Sikap tidak koperatif ini kembali ditunjukkan Subhan dengan tidak menghadiri pemeriksaan pada hari ini. Padahal, pemeriksaan hari ini atas permintaan Subhan kepada tim penyidik untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan yang diagendakan pada Rabu (11/7) kemarin.

"Hari ini seharusnya dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap saksi Subhan, mantan Wakil Bupati Malang. Sebelumnya, pada hari Rabu, 11 Juli 2018 yang bersangkutan tidak datang dan telah minta agar dijadwal ulang hari ini. Hingga sore ini, kami belum mendapat pemberitahuan dari saksi terkait alasan tidak bisa hadir," katanya.

Pemeriksaan ini dilakukan tim penyidik lantaran Subhan diduga mengetahui kasus suap yang menjerat Mustofa. Bahkan, Subhan diduga sebagai pihak perantara suap kepada Mustofa dari petinggi PT Tower Bersama dan anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp 2,7 miliar dari kedua pengusaha tersebut untuk memuluskan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Febri mengakui, pemeriksaan terhadap Subhan dilakukan tim penyidik untuk mengusut aliran dana kasus suap ini. Termasuk aliran dana kepada Mustofa.

"Terhadap saksi Subhan, pada menglarifikasi terkait aliran dana dan pengetahuan saksi terkait proses perijinan pembangunan menara telekomunikasi di Kab Mojokerto Tahun 2015 dan aliran dana ke tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa)," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan KPK berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam kasus pertama, Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga telah menerima suap dari Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastucture, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya. Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp 2,7 miliar dari kedua pengusaha tersebut untuk memuluskan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Onggo Wijaya dan Ockyanto yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tak hanya kasus suap, Mustofa juga menyandang status tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam kasus ini, status tersangka juga disematkan KPK terhadap Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015. Dalam kasus ini, Mustofa dan Zainal diduga menerima fee atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto. Total fee yang diterima keduanya dari proyek-proyek itu mencapai Rp3,7 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa dan Zainal dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan