Mensos Pastikan Respon Cepat Pengaduan PKH

Mensos Pastikan Respon Cepat Pengaduan PKH
Idrus Marham. ( Foto: Antara )
Feriawan Hidayat / FER Kamis, 12 Juli 2018 | 19:04 WIB

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham menegaskan, pihaknya akan merespon cepat apabila terdapat aduan terhadap dugaan pelanggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kita akan proses dan tindak tegas. Setelah bukti bukti cukup kita akan keluarkan SP-3 atau pemecatan. Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang milik rakyat," tegas Idrus Marham dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (12/7).

Baca Juga: Peningkatan Integritas Pendamping PKH Dinilai Mendesak

Idrus mengatakan, dana bansos PKH disalurkan pemerintah untuk membantu keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam penerima bansos untuk biaya sekolah dan pemenuhan gizi anak. Mengingat keduanya adalah kebutuhan mendesak keluarga maka tentunya dana PKH tersebut sangat ditunggu oleh rakyat.

"Maka apabila ada laporan yang masuk mengenai adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pendamping PKH, pemerintah akan mengusut tuntas dan apabila terbukti akan dijatuhi sanksi pemecatan, sampai proses hukum," tegasnya.

Untuk memastikan program pengentasan kemiskinan ini berjalan dengan baik, tepat sasaran dan tepat manfaat, maka Kementerian Sosial (Kemsos) mengangkat Pendamping PKH. Mereka diangkat melalui SK Mensos dan kinerja mereka dievaluasi setiap tahun. Hingga 2018 jumlah pendamping PKH secara nasional ada 40.225 orang.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, lanjut Idrus, pihaknya telah mengeluarkan SP-3 bagi 11 orang pendamping PKH antara 2017 sampa dengan 2018 yang terbukti melakukan penyelewengan dana PKH. Selain itu, ada 30 kasus lainnya terkait dengan double job, pemalsuan data, indisipliner, dan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi lainnya yang juga telah ditindak tegas dengan pemberhentian sebagai pendamping.

"Terkait kasus di Kelurahan Sunter Jaya, berawal dari pengaduan masyarakat ke Contact Center PKH bahwa ada 37 KPM PKH tahun 2016 yang tidak lagi menjadi KPM PKH pada 2018. Namun ternyata selama kurun waktu dua tahun, transaksi bantuan PKH tetap terjadi secara rutin dan uang tersebut tidak pernah diterima oleh KPM," papar Idrus.

Baca Juga: Kemsos Akan Tindak Tegas Penyeleweng Dana PKH

Berdasarkan laporan tersebut, pihaknya segera merespon cepat yakni membentuk Tim Penanganan. "Tugas tim ini adalah untuk melakukan penyelusuran penanganan pengaduan masyarakat di Kelurahan Sunter Jaya dan melakukan investigasi kepada KPM PKH diduga menjadi korban penyalagunaan bantuan PKH oleh oknum Pendamping," papar Idrus.

Dari hasil investigasi tersebut, lanjutnya, diketahui bahwa KPM PKH menyatakan tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau kartu ATM sehingga tidak pernah mengambil bantuan PKH. KPM PKH juga tidak pernah melakukaan pembukaan rekening dan tidak pernah membuat surat kuasa untuk pengambilan KKS dan buku tabungan.

"Secara garis besar, ada lima kebijakan yang saya ambil. Pertama, ada penyelewengan oleh oknum Pendamping PKH, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Pendamping PKH. Kedua, karena ada unsur penggelapan dana oleh oknum Pendamping PKH maka Biro Hukum Kemensos dan BNI agar bekerja sama untuk memproses hukum. Ketiga, hak-hak KPM agar dibayarkan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi ulang. Keempat, Pendamping dan Ketua Kelompok di seluruh Indonesia wajib menjaga integritas demi mewujudkan penyaluran bansos PKH yang tepat waktu dan tepat jumlah. Kelima, mohon kiranya rekan-rekan media turut membantu mengawasi penyaluran PKH," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com