Hadapi 3 Agenda Besar, KSP Konsolidasi Penanganan Karhutla

Hadapi 3 Agenda Besar, KSP Konsolidasi Penanganan Karhutla
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. ( Foto: Dok KSP )
Willy Masaharu / WBP Rabu, 25 Juli 2018 | 21:17 WIB

Jakarta - Paling tidak ada empat alasan sehingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting. Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa besar yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017. Betapa pentingnya penanganan karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.

Oleh karena itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7) di Bina Graha, Jakarta, meminta pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah ini. “Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” kata Moeldoko, dalam keterangan yang diterima SP, Rabu malam.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya memonitori langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan, seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, dan Riau. “Dari pengalaman selama ini, manajemen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah lebih tertata, “ ungkapnya.

Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, memprediksi prediksi puncak kemarau tahun ini akan terjadi pada Juli – September. Untuk periode mingguan, BMKG mengeluarkan prediksi harian yang berlaku hingga seminggu ke depan.

“Di situ akan terlihat tingkat curah hujan, kelembaban udara, dan kecepatan angin, yang bisa dipakai untuk melihat sampai sejauh mana tingkat hot spot di lapangan. Jika sudah sebesar 50 persen, maka dalam kategori membahayakan dan mudah terbakar,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Untuk mencegah agar titik api tersebut tidak meluas, salah satu cara yang diusulkan adalah meningkatkan kelembaban lahan gambut. “Saya mengusulkan adanya hujan buatan yang efektif dilakukan di minggu ini dan minggu depan, karena ada kiriman awan dari Filipina,” ujarnya.

Usulan BMKG menjadi penting, lantaran pengamatan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada pertengahan Juli selama 2 minggu memperlihatkan variasi permukaan air pada gambut dari < 0,5 m - -1,5 m. Kondisi yang masih bisa diterima adalah tinggi permukaan air < 0,5 m. Dengan kondisi ini, kelembaban gambut masih terjaga. Jika permukaan > 0,5 hingga -1,4 m di bawah gambut menandakan kelembaban yang mulai berkurang, bahkan tinggal 20 – 30 persen.

Melihat kondisi ini, menurut Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, langkah yang mesti dilakukan adalah mempersiapkan sekat-sekat air yang dikerjakan oleh masyarakat.

Adapun perwakilan pemerintah daerah di antaranya Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, sepakat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan semaksimal mungkin.



Sumber: Suara Pembaruan