Warga Moro-moro, Register 45, Mesuji, Lampung
Mereka menuntut rekan yang ditahan sekuriti PT SIL dibebaskan.
 
Penggarap lahan Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, membakar pos satpam PT Silva Inhutani Lampung (SIL) wilayah Alba V, pembakaran dilakukan atas tuntutan warga yang meminta pembebasan terhadap teman mereka yang ditahan.

"Berawal dari saat sekuriti dan Pamswakarsa PT Silva Inhutani merobohkan pondok masyarakat perambah Register 45," kata Sokyat warga Kabupaten Mesuji saat dihubungi di Bandarlampung, Minggu (27/5).

Dikatakan Sokyat, pada saat perobohan, ada perambah yang ditahan dan dikabarkan sejumlah barang milik perambah hilang diduga diambil oleh pihak satpam serta pamswakarsa saat menggusur.
 
Pembakaran pos satpam itu, lanjut dia, terjadi sekitar pukul 12.00 WIB sehingga membuat jalur Simpang Pematang tidak bisa dilewati oleh kendaraan yang akan melintas jalan tersebut, dan suasana sempat mencekam selama beberapa jam.

Kepolisian Sektor (Polsek) Simpang Pematang yang berada di jalan lintas timur Sumatra itu berjaga dengan melakukan pengamanan secara persuasif.

Selain itu, menurut dia, para perambah yang bersenjatakan bambu runcing dan parang juga meminta alat berat mereka agar segera dikembalikan dan juga pembebasan terhadap warga Register 45 yang ditahan.

Kronologi kasus Register 45 Mesuji Lampung sejak 1989. Pembentukan perkampungan di areal Register 45 Sungai Buaya di dalam areal Register 45 itu sudah berdiri tiga kampung, yakni Talang Batu, Talang Gunung, dan Tebing Tinggi berada merupakan enclave.

Pada 7 Oktober 1991 keluar SK Menhut 688/Kpts-II/1991 Departemen Kehutanan memberikan area Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) sementara kepada PT Silva Inhutani Lampung di Register 45 Sungai Buaya Lampung seluas 32.600 hektare. 

Perseroan Terbatas Silva Inhutani Lampung (PT SIL) merupakan perusahaan patungan antara PT Silva Lampung Abadi dan PT Inhutani V. 

Namun, pada tanggal 25 September 1993 Gubernur Lampung mengirimkan surat kepada Menhut No.503/2738/04/93. Isi surat Gubernur Lampung, memberikan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan untuk perluasan areal 10.500 ha lagi HPHTI PT SIL di Register 45 Sungai Buaya Tulang Bawang, Lampung.

Selain itu, pada tanggal 17 Februari 1997 Menhut mengeluarkan SK No. 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI atas Areal Hutan seluas  43.100 hektare kepada PT SIL Berdasarkan Rekomendasi Gubernur Lampung dan Surat Dirjen Pengusahaan Hutan No. 1727/IV-PPH/1994 tanggal 29 Juni 1994 perihal persetujuan perluasan areal HTI PT SIL seluas 10.50 ha. Konsesi PT SIL selama 45 tahun.

Adapun Kewajiban PT SIL menurut SK Menhut tersebut, antara lain membayar iuran dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan penataan batas areal kerja selambatnya dua tahun sejak ditetapkannya SK, membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri selambatnya 18 bulan sejak SK dikeluarkan, membuat Rencana Kerja Tahunan HTI sesuai dengan pedoman, serta membangun sarana dan prasarana yang diperlukan.
 
 

Penulis:

Sumber:Antara