Penyalahgunaan Dana Otsus di Aceh Lebih Disebabkan Faktor Personal

Penyalahgunaan Dana Otsus di Aceh Lebih Disebabkan Faktor Personal
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh kepada Nova Iriansyah (kiri), dan Plt Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi saat dilantik menjadi pejabat pelaksana tugas di kantor Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, 9 Juli 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Willy Masaharu / WBP Minggu, 12 Agustus 2018 | 22:07 WIB

Jakarta- Mencuatnya kasus penyalahgunaan dana otonomi khusus yang melibatkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bukan karena kesalahan atau kelemahan regulasi. Penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana otsus di Aceh, lebih kepada faktor personal. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam keterangannya yang diterima SP, di Jakarta, Minggu (12/8).

Menurut Tjahjo, penyalahgunaan atau penyelewengan pengelolaan dana otsus biang keladinya bukan pada sistem dan regulasi. Tapi lebih dipicu oleh perilaku personal aparatur. "Khusus integritas dan kapabilitas aparatur," katanya.

Sedangkan dari aspek regulasi pengelolaan dana otsus, Tjahjo menilai, sudah semakin memadai. Pengawas dan evaluasi berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan pengaturan dana otsus di Provinsi Aceh sendiri diatur dalam UU 11/2006 Tentang Pemerintah Aceh. Kemudian diatur lebih lanjut dalam qanun. "Dalam UU Otsus untuk Aceh, mensyaratkan arah penggunaan dana otsus," ujarnya.

Dana otsus untuk Aceh, lanjut Tjahjo, ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Tjahjo menegaskan, penggunaan dana otsus tetap dalam kerangka APBD, dimana dokumen perencanaan menjadi dasar dalam penyusunan APBD. Dokumen perencanaan antara lain RPJMD atau RKPD yang disusun berdasarkan data empiris atau asumsi makro dan mikro dari suatu perkembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Asumsi atau data empiris ini dibahas oleh masyarakat lewat forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Dan ada beberapa pertimbangan Kemdagri terhadap pengelolaan dana otsus di Aceh yang harus diperhatikan. "Pertimbangan pertama, dengan melihat kesesuaian pagu alokasi yang diatur dalam Perpres dengan alokasi yang termuat dalam APBD," katanya.

Pertimbangan kedua, kata dia, dengan melihat realisasi penyerapan tahun sebelumnya. Pertimbangan ketiga dengan memperhatikan rencana penggunaan otsus per bidang yang diprioritaskan dalam UU.

Selain itu, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Gubernur Aceh dalam pengelolaan otsus Aceh, antara lain, pengalokasian atau pemanfaatan dana otsus diminta memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten atau kota. "Catatan kedua, pogram pembangunan bidang infrastruktur yang dibiayai dari dana otsus agar benar-benar dapat mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa. Bisa meningkatkan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Dana otsus untuk pendidikan kata dia, diprioritaskan antara lain untuk penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah.

Untuk bidang kesehatan, alokasi dana diprioritaskan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dasar, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE