Larangan Eks Koruptor Nyaleg, KPU Tunggu Putusan Resmi MA

Larangan Eks Koruptor Nyaleg, KPU Tunggu Putusan Resmi MA
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / YUD Jumat, 14 September 2018 | 20:54 WIB

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum mengungkapkan pihaknya belum bisa berkomentar terkait putusan uji materi PKPU No 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD. Pasalnya, KPU belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai Pihak Tergugat atau Termohon uji materi tersebut.

"Sehubungan dengan munculnya pemberitaan tentang terbitnya Putusan MA yang mengabulkan Permohonan/Gugatan judicial review (JR) terhadap PKPU No 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD, KPU belum dapat memberi komentar, karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai Pihak Tergugat/Termohon JR tersebut," ujar Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Jumat (14/9).

Mahkamah Agung telah memutuskan uji materi PKPU larangan mantan koruptor menjadi bakal caleg pada Kamis, 13 September 2018. MA mengabulkan gugutan pemohon dan memperbolehkan mantan koruptor menjadi bacaleg.

MA menilai PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sudah diputus kemarin dan dikembalikan kepada UU. Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dikabulkan permohonannya," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi, Jumat (14/9) malam.

Suhadi mengatakan dengan putusan uji materi tersebut, maka para mantan koruptor diperbolehkan mendaftar sebagai bacaleg di Pemilu 2019. Namun, kata Suhadi mereka tetap harus memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur oleh UU Pemilu khususnya mengumumkan statusnya kepada publik.

"Jadi napi koruptor itu boleh mendaftar sebagai calon asal sesuai ketentuan Undang-Undang itu dan putusan MK," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, MA telah memutuskan norma di dua PKPU yang melarang mantan koruptor nyaleg. Pertama, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan 'dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi'.

Kedua, Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD menyatakan, 'perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi'.

Dengan dua PKPU ini, KPU menyatakan tidak memenuhi syarat mantan koruptor, pelaku kejahatan seksual dan bandar narkoba menjadi bacaleg. Namun, beberapa diantaranya melakukan sengketa ke Bawaslu atas keputasan KPU. Bawaslu pun mengabulkan gugatan dari bacaleg mantan koruptor DPRD dan bacaleg mantan koruptor DPD. Namun, eksekusi putusan MA ditunda KPU sampai ada putusan uji materi di MA.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE