Perindo Berkukuh Tetap Sejalan dengan KPU

Perindo Berkukuh Tetap Sejalan dengan KPU
Elite Partai Perindo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/3). Dalam pertemuan tersebut, Perindo menyampaikan undangan kepada Jokowi untuk hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional Perindo pada 21-22 Maret di JCC Senayan. ( Foto: Beritasatu Tv )
Markus Junianto Sihaloho / WM Jumat, 14 September 2018 | 21:02 WIB

Jakarta - Partai Perindo berkukuh tetap sejalan dengan semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Meski kini Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan peraturan KPU (PKPU) menyangkut hal itu, Perindo tetap tak akan memasukkan mantan napi demikian ke daftar calegnya.

"‎Hukum harus ditegakkan tapi moral politik juga harus dijadikan pegangan.‎ Partai Perindo tetap konsisten mengikuti semangat KPU," kata Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq, Jumat (14/9).

Bagi Perindo, ‎keputusan MA menjadi pelajaran penting dan mahal buat semua pihak. Sebab energi banyak disita untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan pemilu yang dibuat.

Rofiq menyatakan, Perindo menghargai keberanian dan kemauan keras KPU dalam mendorong parpol agar tak menjadikan mantan napi korupsi sebagai caleg. Sebab bagaimanapun, demokrasi kita ke depan harus semakin berkualitas. Para legislatif harus bersih dari korupsi.

"Upaya KPU ini seharusnya dilakukan oleh parpol. Tapi sayangnya parpol msh banyak yang ngotot eks koruptor masih bisa menjadi caleg," kata dia.

Maka itu, Perindo menilai, semangat KPU ini harus terimplementasi di UU parpol dan pemilu berikutnya. "Agar tidak ada yang saling melemahkan semangat untuntuk membuat Indonesia bersih dari korupsi," kata dia.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Mahkamah Agung (MA) secara resmi menyatakan mantan koruptor dapat maju sebagai caleg.‎ Keputusan ini diambil setelah MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU 26/ 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak. Juru Bicara MA Suhadi membenarkannya saat dikonfirmasi.

Keputusan ini diambil dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (13/9). Sidang itu dipimpin tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Di antaranya M Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayato, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dana Ririn Rosiana. Mereka menilai Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor untuk nyaleg bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.‎



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE