Pengacara Syafrudin Beberkan Ketidakpahaman JPU

Pengacara Syafrudin Beberkan Ketidakpahaman JPU
Syafruddin Arsyad Temenggung. ( Foto: Antara )
Yuliantino Situmorang / YS Jumat, 14 September 2018 | 21:50 WIB

Jakarta - Penasihat hukum mantan Ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung (SAT) membeberkan ketidakpahaman Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap proses pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada pemilik Bank BDNI sehingga dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa menyesatkan.

“Fakta persidangan dan barang bukti sama sekali tidak menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara,” kata Ahmad Yani, salah satu anggota tim penasihat hukum SAT saat membacakan pembelaan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipor, Jakarta, Jumat (14/9).

Dikatakan, sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dituduhkan kepada SAT termasuk unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti dalam persidangan. JPU dinilai tidak proporsional, bahkan membuat penyesatan dalam pembuatan tuntutan terhadap SAT, Ketua BPPN tahun 2002-2004 yang mengeluarkan SKL terhadap Syamsul Nursalim (SN).

Ia menilai, JPU merekayasa tuntutannya dengan mencampuradukan peran SAT sebagai Sekretaris KKSK dan Ketua BPPN, padahal hal tersebut tidak memiliki kaitan dengan penerbitan SKL.

Menurut dia, pemberian SKL yang dikeluarkan Ketua BPPN terhadap SN tidak bisa dipidana karena SAT hanya melaksanakan perintah KKSK. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan membenarkan bahwa keputusan KKSK pada 17 Maret 2004 telah memerintahkan BPPN menerbitkan SKL untuk SN yang sebelumnya telah menyelesaikan kewajiban sesuai MSAA.

Dikatakan, JPU KPK juga telah membuat penyesatan dengan menempatkan posisi SAT lebih tinggi, padahal secara hukum dan kelembagaan KKSK memiliki kewenangan lebih tinggi dibandingkan BPPN. Untuk itu, kata dia, BPPN wajib melaksanakan apa pun keputusan KKSK.

Sebagai Ketua BPPN, tambah Ahmad, SAT bisa mengajukan usul kepada KKSK, tapi diterima atau tidaknya usulan tersebut, sepenuhnya tergantung keputusan KKSK.

“Itu artinya SAT tidak bisa dituntut telah melanggar hukum formil karena dia hanya melaksanakan perintah KKSK,” ujar dia.

Ia menjelaskan, berbagai keputusan KKSK juga wajib disampaikan kepada obligor. Dalam kaitan itu, sebagai Ketua BPPN telah beberapa kali memanggil obligor untuk memberitahukan keputusan KKSK tersebut. Sidang tidak bisa membuktikan, pertemuan SAT dengan obligor tersebut memiliki kaitan dengan penerbitan SKL. Unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

Sementara itu, tekait tuduhan JPU bahwa SN sebagai telah melakukan misrepresentasi utang petambak kepada BDNI sehingga tidak layak menerima SKL, menurut penasihat hukum, ini menyesatkan. Hal ini terjadi karena JPU tidak memahami bahwa utang petambak sebetulnya bukanlah aset yang diserahkan SN dalam melunasi kewajiban BLBI melalui perjanjian MSAA, tapi utang itu adalah aset kredit BDNI.

Sehingga sejak awal, BPPN sudah mengetahui kondisi utang tersebut dan juga utang ini dijamin oleh perusahaan inti yaitu PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira. Dengan demikian, SN sebagai pemegang saham BDNI dan pemegang saham DCD sudah melakukan kewajiban keterbukaan informasi. Ini terbukti pada 25 Mei 1999, BPPN menyatakan bahwa SN telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian MSAA dan kemudian mendapat keterangan release and discharge.

“Fakta persidangan membuktikan, SN tidak pernah melakukan misrep seperti yang dituduhkan oleh jaksa dalam surat dakwaannya,” kata Ahmad.

Dalam pledoi yang disampaikan di persidangan, pengacara SAT secara rinci mematahkan semua unsur-unsur pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam tuntutan JPU, termasuk pasal mengenai tindak pidana penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP karena terbukti tidak ada hubungan antara SAT dan Dorojatun, SN, maupun ISN. Sangat tidak adil mereka dituduh bersama-sama melakukan tindak pidana sedangkan mereka tidak punya kesempatan membela diri dalam persidangan, demikian dinyatakan penasehat hukum.



Sumber: Suara Pembaruan