Nasdem Minta KPU Sesuaikan Aturan dengan Putusan MA

Nasdem Minta KPU Sesuaikan Aturan dengan Putusan MA
Pengurus Partai NasDem mendaftarkan 50 Bacaleg ke KPU Kota‎ Bekasi, Senin (16/7/2018). ( Foto: Suara Pembaruan / Mikael Niman )
Markus Junianto Sihaloho / YS Jumat, 14 September 2018 | 22:09 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyesuaikan peraturannya dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) terbaru yang membolehkan mantan napi korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).

"Dengan keputusan MA artinya KPU harus menyesuaikan," kata Irma Suryani, Jumat (14/9).

Ketika ditanya apakah Nasdem mendukung keputusan MA itu, Irma mengatakan pihaknya akan selalu taat kepada undang-undang dan aturan yang ada.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Mahkamah Agung (MA) secara resmi menyatakan mantan koruptor dapat maju sebagai caleg.‎ Keputusan ini diambil setelah MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak. Juru Bicara MA Suhadi membenarkannya saat dikonfirmasi.

Keputusan ini diambil dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (13/9). Sidang itu dipimpin tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Di antaranya M Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayato, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dana Ririn Rosiana. Mereka menilai Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor untuk nyaleg bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.‎



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE