Ribuan massa yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) melakukan unjuk rasa di lapangan Bhayangkara depan Mabes Polri, Jakarta Dalam aksinya mereka menuntut untuk menghentikan penzaliman terhadap Pimpinan Pesantren A-Zaytun Syaikh AS. Panji Gumilang. JAKARTA GLOBE
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang saat mendatangi Mabes Polri. FOTO: ANTARA
Inilah gaji pegawai Negara Islam Indonesia yang disembunyikan dalam wadah Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).

Panji Gumilang menghadapi vonis di PN Indramayu atas tuduhan pemalsuan akta Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Ia dilaporkan oleh mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto. Panji yang juga imam besar Negara Islam Indonesia (NII) dan pimpinan Ma'had Al Zaitun Indramayu itu memimpin NII sejak 1997. Gebrakannya telah berhasil menambah pendukung NII sekaligus menambah pundi-pundi uang yayasan.

Pada gebrakan pertama kepemimpinan Panji ia bisa mengumpulkan uang dari anggota yang dikonversi ke logam mulia setara dengan 2,2 ton emas. Aset saweran ummat ini yang dipakai membangun Ma'had Al Zaitun yang diresmikan Presiden BJ. Habibie tahun 1999.

Aset NII sekarang diperkirakan Rp1,4 Triliun. Aset sebesar ini masuk akal, sebagai perbandingan pada tahun 1999 NII wilayah Jakarta mampu mengumpulkan uang hingga Rp10 Miliar. Panji Gumilang mengumpukan duit ummat melalui cara-cara dari yang mendompleng ajaran zakat, infaq dan sodaqoh sebagaimana ajaran Islam, hingga membiarkan cara cari uang dengan tipu menipu berkedok bantuan pendidikan atau panti asuhan.

Duit segede gajah bengkak itu, oleh Panji Gumilang sebagian diantaranya dipakai membayar jajaran aparatut NII. Beritasatu.com mendapatkan bocoran jumlah gaji Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). YPI adalah mantel gerakan NII dalam merekrut anggota baru dan pengumpulan uang. YPI juga yang membawahi Ma'had Al Zaitun. Dalam strategi keluar NII menggunakan wadah YPI. Dan sejak 1 Juni 2011, NII di bawah Panji Gumilang membuat ormas bernama Masyarakat Membangun Indonesia (MMI).

Dalam dokumen tersebut, gaji dibagi sesuai jabatan yaitu pengurus yayasan, insinyur, dokter, karyawan biasa dan guru. Struktur gajian di YPI cukup rapi. Gaji sudah diperhitungkan selama setahun. Setiap orang akan dihitung jumlah penghasilan bruto dari yayasan selama setahun. Lalu diperhitungkan biaya jabatan yaitu  5 % dari penghasilan bruto. Dari sana diperhitungkan penghasilan netto yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan.

YPI juga memberlakukan semua pegawaianya memiliki NPW (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang besaran potongannya mengikuti besaran potongan pajak pemerintah RI. Di YPI juga mengenal PTKP dan PKP. PTKP adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang memperhitungkan jumlah tanggungan pegawai. Sedangkan PKP adalah Penghasilan Kena Pajak, yang besarannya dihitung dari penghasilan netto dikurangi PTKP.

YPI juga menerapkan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang tarifnya sesuai dengan tarif yang berlaku. "" Apabila yang bersangkutan belum memiliki NPWP maka tarif pajaknya adalah 20% dari tarif yang sudah memiliki NPWP," bunyi catatan dalam dokumen tersebut.

Berikut ini sebagian isi dokumen bertajuk "Daftar Pengurus dan Pegawai Yayasan Pesantren Indonesia yang Kena Pajak. Tahun Pajak 2011". Gaji ini sudah memperhitungkan seluruh komponen pengurangan di atas. Namun demikian dalam dokumen tersebut ada beberapa pegawai yang cuma bekerja namun tak membawa uang di setiap bulannya. Jikapun ada itu juga hanya ratusan ribu. Bahkan ada yang cuma per bulan mendapatkan gaji di bawah 15 ribu perak. Kemungkinan besar ini lantaran tidak punya NPW dan terkena potongan biaya sana sini :

A.S Panji Gumilang Rp11.994.451
Miftakh Rp 3,057,017
Abdul Halim Rp3,095,431
Nurdin Abu Tsabit Rp4,243,123
Iskandar Syaefulloh Rp4,789,277
Jamaludin Rp2,943,123
Muttahid Ajwar Rp3,028,508
Rasdi Suntara Rp3,379,277
Achmad Mufakir Rp3,025,815
Moh. Idris Rp2,943,123
Tjarsadi Rp2,943,123
Ichsan Din Ilyas Rp4,403,112    
M. Soleh Aceng, SH Rp2,646,958
Muhamad  Silmy Aulia Rp2,427,803
M. Yusuf Rasyidi Rp2,006,923
Kardiono Rp112,080

Gaji yang kecil di kalangan pegawai fuilltime NII ini, menurut Imam Supriyanto, mantan Menteri Peningkatan Produksi NII karena sebagian besar masih beranggapan bahwa inilah bagian dari upaya membantu pendirian negara Islam di Indonesia. "Aparat struktural sampai tingkat desa harus fulltime mengurus NII. Kita semua digaji. Gajian itu cuma apresiasi. Misalnya untuk aparat desa bisa hanya terima 45 ribu. Saya dulu digaji 70 ribu. Kalau kami ditanya cukup atau tidak ya alhamdulillah. Ternyata jalan juga," kata Imam beberapa waktu lalu kepada Beritasatu.com.

Penulis: