Laporkan Korupsi, Masyarakat Bisa Dapatkan Rp 200 Juta

Laporkan Korupsi, Masyarakat Bisa Dapatkan Rp 200 Juta
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu.com )
Carlos KY Paath / YUD Selasa, 9 Oktober 2018 | 18:49 WIB

Jakarta – Masyarakat kini dapat lebih berperan untuk mencegah sekaligus memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2018. PP tersebut mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan serta emberantasan tindak pidana korupsi.

Masyarakat atau pelapor yang menyampaikan informasi dugaan korupsi kepada penegak hukum bakal diberikan penghargaan dalam bentuk piagam. Selain itu, pelapor juga mendapatkan premi yang besarannya maksimal Rp200 juta. Pada Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta),” bunyi Pasal 17 ayat (2) sebagaimana dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10). Regulasi itu diteken Presiden dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM (Kemkumham) pada 18 September 2018. PP 43/2018 masuk dalam lembaran negara tahun 2018 nomor 157.

Pelapor tindak pidana korupsi berupa suap juga menerima penghargaan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan. Nilai maksimal Rp10 juta. Meski begitu, setiap pelapor wajib memenuhi kriteria. Misalnya, aparat penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan.

Batas waktu penilaian paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diterima oleh jaksa. Penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.

Perlindungan hukum didapatkan pelapor apabila laporannya mengandung kebenaran. Penegak hukum nantinya bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Secara teknis, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan korupsi. Pemberian informasi kepada penegak hukum berbentuk laporan tertulis atau lisan. Melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan setidaknya memuat identitas pelapor, termasuk uraian terkait fakta tentang dugaan telah terjadinya korupsi. Pelapor wajib menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain, dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Pelapor pun berhak menanyakan laporan yang diberikan kepada penegak hukum.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE