PT Nusa Konstruksi Didakwa Korupsi di Unud, Kerugian Rp 25 M

PT Nusa Konstruksi Didakwa Korupsi di Unud, Kerugian Rp 25 M
Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno (kiri), Wadirut PT DGI Johanes Adi Widodo (kedua kanan) dan Mantan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh (kanan) bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes RS Khusus Pendidikan Kedokteran di Universitas Udayana dan kasus proyek Wisma Atlet Palembang dengan terdakwa Dudung Purwadi (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 30 Agustus 2017. ( Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay )
Fana Suparman / HA Kamis, 11 Oktober 2018 | 19:54 WIB

Jakarta - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa PT ‎Duta Graha Indah Konstruksi (PT DGIK) yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) telah melakukan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, tahun anggaran 2009-2010.

Akibat tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan PT DGIK atau PT NKE ini, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 25 miliar.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,"‎ kata Jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat dakwaan terhadap PT NKE di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/10).

PT NKE didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT DGIK, Dudung Purwadi; mantan anggota DPR sekaligus mantan Bendungan Partai Demokrat M. Nazarudin; dan Mantan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana, Made Meregawa.

Ketiganya diduga dengan sengaja membuat kesepakatan untuk memenangkan PT NKE dalam lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, tahun anggaran 2009-2010.

Perbuatan yang dilakukan Dudung, Nazaruddin dan Made Meregawa tersebut telah menguntungkan PT NKE sebesar Rp 24 miliar dan memperkaya Nazarudin beserta perusahaan-perusahaan miliknya yakni Grup Permai, PT Anak Negeri dan PT Anugerah Nusantara senilai Rp 10 miliar.

Dalam dakwaan ini, Jaksa membeberkan, ‎PT NKE telah memenangkan dua lelang proyek terkait pembangunan RS Universitas Udayana pada tahun 2009-2010. Pertama, proyek pembangunan RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali senilai Rp 46 miliar.

Dari proyek ini, PT NKE sudah menerima pembayaran sejumlah Rp 41 miliar dan menyatakan proyek rampung pada tanggal 30 Desember 2009. Padahal, menurut ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), pekerjaan baru terealisasi 67,3 persen, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 7 miliar.

Kedua, PT NKE memenangkan lelang proyek lanjutan pembangunan RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, senilai Rp ‎91 miliar. Dari proyek ini, PT NKE sudah menerima pembayaran ‎sebesar Rp 81 miliar dan menyatakan proyek tersebut telah selesai pada 24 Juni 2011. Padahal, ahli pemeriksaan ITB menyatakan pekerjaan baru terealisasi 57,4 persen, dan mengakibatkan negara menderita kerugian sekitar Rp 18 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, PT DGIK atau PT NKE didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE