Komitmen Lakukan Pencegahan dan Penindakan, KPK Telah Hadir di Seluruh Daerah

Komitmen Lakukan Pencegahan dan Penindakan, KPK Telah Hadir di Seluruh Daerah
Penyidik KPK menunjukkan bukti berupa uang tunai dalam kasus suap menjerat Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen, dan sejumlah orang lainnya, di Gedung KPK, Jakarta, 21 Juli 2018. ( Foto: Beritasatu TV )
Carlos KY Paath / WM Kamis, 11 Oktober 2018 | 21:14 WIB

 

Palembang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah hadir di seluruh daerah. KPK berkomitmen melakukan pencegahan dan penindakan. “Saat ini KPK hadir di seluruh kabupaten/ kota di Indonesia. Sebelumnya hanya di enam provinsi, tahun ini kami ada di 34 provinsi dan 542 pemerintah daerah (pemda),” kata Anggota Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Untung Wicaksono.

Hal itu disampaikan Untung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (11/10). “Kami fokus di perencanaan dan penganggaran APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Kami akan mengawal perencanaan yang masuk dari level bawah,” ujarnya.

Dijelaskan, penganggaran dari musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes) turut menjadi salah satu yang dikawal. Selanjutnya, pada tingkat kecamatan, dan kabupaten/ kota. Ditegaskan, perencanaan anggaran harus dilakukan secara elektronik. “Sekarang ini masih ada beberapa pemda yang melakukan secara manual,” jelasnya.

Akibatnya, menurut Untung, terkadang terjadi perubahan program. “Ketika bawah usulkan A, sampai di satu titik semua berubah. Bisa dibilang ada kegiatan siluman, muncul di akhir. Kami kawal dari bawah supaya bisa masuk aspirasinya dan semua terintegrasi,”tegasnya. Ia menyatakan, praktik korupsi masih terjadi karena adanya kesempatan.

Ditambahkan, faktor berikutnya yakni rasionalitas, dan kapasitas. “ASN (aparatur sipil negara) yang korupsi belum pahami apa yang boleh dan tidak. Insentif juga penting diberikan supaya uang yang dibawa pulang nilainya lebih baik, tidak perlu memikirkan cukup atau tidak,” imbuhnya.

Penyimpangan

Untung menyatakan, pihaknya cukup banyak menangani penyimpangan dana desa. “Paling banyak level kepala desa. Camat dan staf juga ada terkait pemotongan dana desa,” katanya. Ia menuturkan, peranan camat masih belum kuat. Baik dari sisi pendampingan maupun penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan lainnya.

Menurutnya, camat memang tak diberikan amunisi dari kabupaten/ kota. Misalnya terkait kapasitas sumber daya manusia dan dari segi anggaran. “Amunisi yang diberikan tidak mumpuni atau tidak ada. Camat ini kan sebenarnya perpanjangan tangan dari kabupaten/ kota,” ujarnya.

Ia menyatakan, perencanaan program pembangunan desa terkadang berbeda dengan regulasi.

Terkait pelaksanaan, ia menegaskan, dana desa semestinya dijalankan masyarakat setempat. “Tapi yang terjadi adalah banyak penunjukan-penunjukan yang dilakukan oleh desa secara langsung. Ujungnya, ada hubungan tertentu antara perangkat desa dan pihak desa. Pengadaan barang dan jasa banyak yang di-mark up (digelembungkan). Laporan dibuat fiktif,” tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE