Tim Alpha Zona NTT Deklarasi Dukungan Jokowi-Ma'ruf

Tim Alpha Zona NTT Deklarasi Dukungan Jokowi-Ma'ruf
Ketua Tim Alpha Rieke Diah Pitaloka memberikan keterangan saat peluncuran slogan dan tagar Bersama Jokowi-Amin #2019TetapPancasila di Jakarta, 13 September 2018. ( Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay )
Robertus Wardi / WM Rabu, 7 November 2018 | 18:06 WIB

 

Jakarta - Relawan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Tim Alpha mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin pada Selasa (6/11). Pasangan ini dinilai mampu membawa Indonesia lebih baik, harmonis dan saling toleran antarumat beragama.

Deklarasi dihadiri 5.000 pekerja dari berbagai sektor termasuk mahasiswa. Deklarasi juga sekaligus melantik pengurus Tim Alpha Zona NTT.

‎Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Alpha NTT Rieke Diah Pitaloka dalam keterangan pers yang diterima SP, Rabu (7/11) mengajak rakyat NTT untuk mendukung Jokowi-Amin pada Pilpres 2019.‎ Jokowi sudah teruji dan sukses memimpin Indonesia dalam empat tahun terakhir ini.

"‎Jokowi-Amin ingin rakyat Indonesia menang dengan mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tidak meninggalkan karakter sebagai negara agraris," kata Rieke.

Ia menjelaskan, Tim Alpha telah dideklarasikan di beberapa tempat. Mulai dari Bali, Jakarta, Hong Kong, Batam, hingga Papua.

Dia menegaskan, ‎Tim Alpha berkomitmen berjuang bersama Jokowi membangun industri di NTT dengan melibatkan rakyat. Industri yang kelak dirumuskan dan dibangun di NTT terutama industri pangan dan pariwisata.

"Berjuang bersama Jokowi - Amin untuk mewujudkan terbentuknya badan riset dan inovasi nasional sebagai basis pengambilan kebijakan pembangunan menuju Indonesia sebagai negara industri. Kebijakan itu dengan memprioritaskan industri pangan dan pariwisata untuk provinsi NTT," ujar Rieke.

Dia menambahkan, timnya juga memperjuangkan penangkatan tenaga kerja honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu mutlak untuk memberi kepastian kepada pegawai honorer.

"Bersama Jokowi - Amin berjuang untuk pengangkatan PNS pekerja di pemerintahan yang berstatus Honorer (K2 dan Non K), Kontrak, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Non PNS yang berkeadilan melalui Revisi UU ASN," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE