Airlangga: Indonesia Bangsa yang Plural

Airlangga: Indonesia Bangsa yang Plural
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. ( Foto: istimewa )
Robertus Wardi / YUD Jumat, 9 November 2018 | 21:21 WIB

Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto (AH) mengemukakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Dalam bangsa yang plural maka satu sama lain harus saling harga-menghargai dan hormat-menghormati.

"Kita adalah bangsa yang plural. Bukan rumah untuk satu golongan saja," kata AH saat berpidato dalam acara "Solidaritas Untuk Indonesia Lebih Baik" di Jakarta Convention Centre, Jumat (9/11).

Tampil pula sebagai pembicara adalah pengusaha yang juga pendiri Bank Mayapada Tahir dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

AH menjelaskan solidaritas yang perlu dibangun ke depan adalah memperkuat rasa pluralitas. Dalam pemilu boleh beda pilihan tetapi tetap satu yaitu bangsa Indonesia.

"Pemilu itu even lima tahun. Sudah sering kita lakukan. Sejak reformasi, tidak terasa kita menjadi negara yang semakin demokratis. Jadi pemilu hal yang sudah biasa kita lakukan," tegas AH.

Bagi AH, Indonesia adalah negara demokrasi yang stabil. Kestabilan itu harus terus dijaga agar pertumbuhan ekonomian terus meningkat.

Dia melihat Presiden Jokowi telah meletakkan dasar-dasar pembanguan bangsa ini. Jika Jokowi terpilih kembali untuk periode kedua, maka pembanguan tinggal tancap gas.

Sementara Moeldoko mengemukakan solidaritas bangsa ini yang harus dikembangkan adalah menghilangkan dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Dikotomi itu yang membawa bangsa ini tidak terus beranjak maju.

"Jangan lagi bicara minoritas dan mayoritas. Sepanjang kita terus pertentangkan, kebangsaan kita belum penuh. Kita adalah satu bangsa. Maka ini solidaitas kita untuk Indonesia lebih baik," ujar Moeldoko.

Sama seperti AH, Moeldoko menyebut demokrasi Indonesia sudah baik. Hal itu terbukti dari indeks demokrasi mencapai angka 72 dari 130 negara.

"Dari segi kerukunan, memang sempat turun ke ‎70 persen. Tiga tahun lalu sempat sampai di 73 persen. Itu karena ada yang membawa-bawa agama dan isu Sara dalam politik. Ini kita harus perbaiki lagi," tegas Moeldoko.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE