Jangan Jadikan 1 Desember Sebagai “Hari Sakral” di Papua

Jangan Jadikan 1 Desember Sebagai “Hari Sakral” di Papua
Ketua Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI) Papua Stevanus S Wetipo,menjelaskan tentang perkembangan kehidupan masyarakat Papua, dalam pertemuan dengan jajaran Redaksi Suara Pembaruan dan Beritasatu.com di Jakarta, Rabu, 21 November 2018. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Jeis Montesori / JEM Jumat, 30 November 2018 | 15:27 WIB

Jakarta – Jajaran pengurus Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI) Papua mengaku telah mendengar bahwa mahasiswa asal Papua dari berbagai perguruan tinggi di Jawa dan Bali, akan mengadakan aksi unjuk rasa damai di berbagai kota di Indonesia, menyambut tanggal 1 Desember yang setiap tahun selalu dirayakan sebagai hari “kemerdekaan” bagi orang Papua.

Terkait hal itu, Ketua PPKRI Papua Stevanus S Wetipo meminta para generasi muda mahasiswa asal Papua jangan menjadikan momentum 1 Desember sebagai “hari sakral” bagi orang Papua, dengan mengaitkan ke sejarah masa lampau Papua di era 1960-an.

“PPKRI tidak melarang atau menghalangi aksi-aksi yang akan dilakukan oleh para mahasiswa asal Papua untuk menyambut tanggal 1 Desember 2018, karena itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat setiap warga negara. Akan tetapi, semuanya harus tetap dalam konteks berdemokrasi dengan mengindahkan seluruh peraturan serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat bangsa Indonesia pada umumnya ,dan Papua khususnya,” kata Stevanus di Jakarta, Jumat (30/11).

PPKRI, kata Stevanus, menghimbau para mahasiswa asal Papua di berbagai perguruan tinggi di manapun berada di seluruh Indonesia untuk menyudahi kebiasaan bertepatan dengan 1 Desember seolah-olah tanggal tersebut menjadi sangat sakral bagi orang Papua.

“Ini hanya akan menimbulkan rasa trauma, dendam, dan marah yang tidak berkesudahan,” kata Stevanus, yang berasal dari Lembah Baliem, Pegunungan Tengah, Papua.

Menurut dia, jauh lebih berguna dan bermanfaat jika generasi Papua fokus untuk menekuni pendidikan mereka dari tingkat dasar hingga ke jenjang tertinggi agar kelak bisa menjadi pemimpin dan membawa Papua menjadi lebih baik ke depan.

“Lebih baik bersekolah atau berkuliah yang baik, pintar, bersaing, berkompetisi dengan saudara-saudara dari daerah lain sehingga bisa teruji kemampuannnya menjadi seorang pemimpin ke depan,” kata Stevanus.

Kata Stevanus, jangan sampai sebagai orang Papua, hanya selalu dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu yang mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM) atau alasan apapun tetapi justru mengadu domba, memecah belah masyarakat Papua.

“Padahal oknum -oknum tersebut belum tentu pernah ke Papua dan melihat kondisi riilnya hari ini, dan kita orang Papua hanya dijadikan obyek yang ujung-ujungnya yang rugi adalah orang Papua. Sementara orang atau kelompok tertentu cuci tangan. Tentunya hal ini mengenaskan bagi masyarakat Papua,” kata Stevanus.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE