KPK Bidik Para Anggota DPRD Jambi Penerima Suap dari Zumi Zola

KPK Bidik Para Anggota DPRD Jambi Penerima Suap dari Zumi Zola
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola memjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 22 November 2018. Sidang mengagendakan pembacaaan Pledoi mengenai pembelaan terdakwa Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / FMB Jumat, 7 Desember 2018 | 09:58 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola dan fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan politikus PAN itu hingga dihukum 6 tahun pidana penjara atas perkara gratifikasi dan suap. Termasuk mengenai aliran dana dari Zumi Zola kepada 53 anggota DPRD Jambi untuk ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi tahun anggaran 2017-2018. Tak tertutup kemungkinan KPK bakal menjerat para anggota DPRD Jambi yang menerima aliran dana dari Zumi Zola.

"Sekarang posisinya tim masih mempelajari lebih lanjut bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim, fakta-fakta yang muncul di persidangan sampai nanti jika memang ada bukti yang jauh lebih kuat ada pengembangan perkara itu sangat dimungkinkan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12) malam.

Febri mencontohkan kasus korupsi berjamaah di DPRD Sumatera Utara. Kasus korupsi itu bermula dari pengembangan kasus dugaan suap kepada Hakim PTUN Medan yang salah satunya menjerat Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho. Untuk itu, Febri memastikan KPK bakal terus mengusut dan mengembangkan setiap perkara dan menjerat pihak-pihak yang terlibat selama ditemukan bukti permulaan yang cukup, termasuk mengenai adanya dugaan korupsi masal di DPRD Jambi.

"Tentu perlu dipelajari lebih lanjut dulu putusannya secara lebih lengkap. Jaksa akan melakukan analisis dan menyampaikan laporan pada pimpinan setelah itu baru kita pertimbangakn untuk pengembangan perkara pada pelaku yang lain. Tapi yang pasti kalau buktinya kuat pasti akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola. Selain hukuman penjara, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap politikus PAN tersebut. Majelis Hakim mencabut hak Zumi Zola untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Majelis Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi sekitar Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Selain itu, Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti menyuap 53 anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Hukuman terhadap Zumi Zola ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Zumi Zola dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Febri mengatakan, berat atau ringannya putusan sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim. KPK juga masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan mengajukan banding. Menurut Febri, yang menjadi poin penting dalam vonis terhadap Zumi Zola adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. KPK berharap pencabutan hak politik ini menjadi standar hukuman terhadap seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik.

"Pencabutan hak politik ini berangkat dari pemahaman ketika yang dipilih oleh rakyat melakukan korupsi itu sama saja artinya mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat tersebut. Sehingga wajar kalau hak politiknya dicabut hingga waktu batasan tertentu," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE